Kontras.id, (Gorontalo Utara) – Persoalan kepemilikan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Sumalata Indah (BSI) yang kini telah dihibahkan kepada Brigif 22 Otamanasa kembali menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar pertemuan bersama keluarga ahli waris almarhum Abdullah bin Mesper Alamri untuk membahas tuntutan terkait status tanah tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara dipimpin Asisten I Setda Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge. Sejumlah pihak turut hadir, di antaranya perwakilan pemerintah provinsi, BPN/ATR Kabupaten Gorontalo Utara, Camat Sumalata, kepala desa, unsur Yonif 824 Moe’a, serta keluarga ahli waris, Selasa 10/11/2026.
Agenda tersebut merupakan respons pemerintah terhadap pengaduan keluarga Abdullah bin Mesper Alamri. Mereka mempertanyakan status penguasaan dan kepemilikan lahan yang telah dihibahkan untuk kepentingan Brigif 22 Otamanasa di kawasan Yonif-TP 824 Moe’a.
Dalam pemaparan rapat, pemerintah menjelaskan bahwa objek yang dipersoalkan merupakan tanah eks HGU PT Bumi Sumalata Indah. Lahan tersebut tercatat dalam Sertifikat HGU Nomor 6 Tahun 1989 dengan luas mencapai 1.359.000 meter persegi atau setara 135,9 hektare. Sertifikat tersebut memiliki masa berlaku hingga 31 Desember 2013.
Riwayat pembebasan tanah juga menjadi bagian dari pembahasan. Pemerintah menyebut proses tersebut didasarkan pada surat kuasa tertanggal 26 September 2008 yang diberikan kepada Baharuddin Lamohammad. Surat itu memberikan kewenangan untuk menjual dan melepaskan hak atas tanah HGU atas nama PT BSI kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Setelah proses pembebasan, pemerintah provinsi menghibahkan lahan tersebut kepada Brigif 22 Otamanasa pada 2018. Penyerahan lahan kemudian dilaksanakan pada 2023.
Terkait pemanfaatan kawasan tersebut, hasil pertemuan menyepakati bahwa setiap aktivitas di atas lahan eks HGU belum dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Yonif 824 Moe’a sebagai perwakilan penerima hibah dari Kodam XIII/Merdeka.
Pemerintah kecamatan dan desa juga diminta membangun komunikasi dengan Komandan Yonif 824 Moe’a. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memediasi persoalan pemanfaatan lahan, terutama bagi masyarakat yang selama ini telah menggarap area tersebut.
Di sisi lain, keluarga ahli waris tetap memiliki kesempatan untuk memperjuangkan klaim kepemilikannya melalui mekanisme hukum. Kesempatan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan, mengingat persoalan hak atas tanah belum menemukan penyelesaian yang diterima seluruh pihak.
Abit Alamri, selaku perwakilan ahli waris, menyatakan bahwa keluarganya tidak akan menghentikan upaya memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim. Ia menegaskan bahwa jalur hukum tetap menjadi pilihan keluarga untuk memperoleh kepastian mengenai status kepemilikan lahan tersebut.
Menurut Abit, pertemuan di Desa Mebongo belum menjawab persoalan mendasar yang selama ini diperjuangkan keluarganya. Pembahasan mengenai riwayat pembebasan dan hibah tanah dinilai belum menyelesaikan klaim kepemilikan yang diajukan pihak ahli waris.
Karena itu, keluarga memilih melanjutkan perjuangan melalui proses hukum agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Seluruh pihak dalam pertemuan tersebut turut menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif. Penyelesaian sengketa diharapkan mengedepankan pendekatan humanis, menghindari potensi konflik antara masyarakat dan pihak terkait, serta menghormati prosedur hukum yang berlaku.
