Kontras.id, (Gorontalo) – Insiden adu mulut antara Kapolres Boalemo dan seorang pengusaha tambang ilegal yang merasa keberatan atas penertiban aktivitas usahanya, kembali memunculkan suara kritis dari berbagai pihak.
Kali ini, datang dari aktivis Gorontalo, Misran Male. Ia memberikan sindiran tajam kepada Kapolda Gorontalo, Irjen Pol R. Eko Prasetyo.
Misran mengaku keheranan dan mempertanyakan sikap Kapolda yang dianggapnya terlalu diam terhadap insiden tersebut. Menurutnya, kejadian tersebut adalah bentuk nyata dari lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan, terlebih dalam mengatasi persoalan pertambangan ilegal yang telah meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan.
“Sangat ironis, Kapolres Boalemo yang sebenarnya hanya menjalankan tugas untuk menegakkan hukum, malah harus berhadapan dengan pengusaha tambang ilegal yang tidak terima usahanya ditertibkan. Di mana peran Kapolda? Atau memang di Gorontalo, hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil saja?” sindir Misran, Jumat 06/06/2025.
Dia mengatakan bahwa insiden tersebut tidak hanya menunjukkan ketidakberanian aparat kepolisian dalam menjalankan tugas, namun juga mencerminkan adanya ketidaktegasan dari pimpinan tertinggi di Polda Gorontalo.
“Jika Kapolda tidak bisa memberi arahan yang jelas dan tegas, apa yang diharapkan dari bawahannya?” ucap Misran.
Baca Juga: Video Adu Mulut Kapolres Boalemo dan Pelaku PETI Viral, Nama Kasubdit Tipiter Disebut
Misran menegaskan bahwa Kapolda Gorontalo harus lebih sensitif terhadap masalah yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan, jika Kapolda tidak mampu menindak tegas pengusaha tambang ilegal di Gorontalo, maka tidak heran jika masalah seperti ini akan terus berkembang dan makin sulit untuk diselesaikan.
“Saya rasa ini bukan hanya masalah penertiban tambang ilegal, ini lebih kepada bagaimana Kapolda bisa menjaga citra kepolisian dan menunjukkan bahwa hukum di Gorontalo adalah hukum yang tegas dan adil,” ujar Misran.
Menurut Misran, jika Kapolda dan jajaran kepolisian terus membiarkan praktik-praktik ilegal di Gorontalo berlangsung tanpa tindakan tegas, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
“Masyarakat kini tidak hanya butuh penegakan hukum, tetapi juga butuh kepastian bahwa hukum akan melindungi mereka dari tindakan semena-mena para pengusaha ilegal yang hanya mementingkan keuntungan pribadi,” tegas Misran.
Baca Juga: Klarifikasi Kapolres Boalemo terkait Kontroversi Video Adu Mulut dengan Penambang Ilegal
Misran juga menyarankan agar Kapolda tidak hanya menanggapi masalah dengan pernyataan-pernyataan normatif tanpa aksi nyata. Ia mengingatkan bahwa ketika pengusaha tambang ilegal merasa berani melawan aparat penegak hukum, maka ini adalah tanda bahwa hukum di Gorontalo sudah sangat lemah.
“Kapolda harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan bawahannya. Jika Kapolda bersikap lemah terhadap masalah ini, bagaimana kita bisa berharap pada penegakan hukum yang sesungguhnya?” tandas Misran.
Hingga berita ditulis, Kontras.id masih berupaya meminta tanggapan pihak Polda Gorontalo.
