Kontras.id, (Gorontalo) – Aktivis Gorontalo, Andi Taufik mengecam keras Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo dan pelaksana proyek rehabilitasi jaringan irigasi Huludu Pitango di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.
Andi mendesak aparat penegak hukum untuk segera memanggil dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait atas insiden yang menimpa Albert Puasa, atau Ka Abe, warga Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo yang mengalami kecelakaan akibat material proyek yang berserakan di jalan.
“Dinas PUPR dan kontraktor proyek tidak hanya lalai, tetapi juga mengabaikan keselamatan publik. Proyek seperti ini berpotensi jadi ancaman nyata bagi warga,” tegas Andi kepada Kontras.id, Senin 04/11/2024.
Menurut Andi, kelalaian ini bukan insiden yang bisa dianggap remeh. Material proyek yang berserakan bukan hanya membahayakan Ka Abe, tetapi juga mengancam keselamatan warga lainnya.
“Berdasarkan informasi warga, sejumlah pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan akibat material proyek yang berserakan di badan jalan. Namun, hingga kini tidak ada tindakan konkret dari pihak terkait untuk memperbaiki keadaan,” kata Andi.
“Ke mana tanggung jawab Dinas PUPR? Nyawa masyarakat tidak boleh dianggap remeh. Kami meminta aparat kepolisian segera memanggil mereka dan menyelidiki kejadian ini,” lanjut Andi.
Baca Juga: Tak Dipasang Peringatan, Proyek Irigasi Pone Makan Korban Pengendara Motor
Andi menilai, proyek ini tampak jelas tidak diawasi dengan baik dan mengabaikan standar keamanan, padahal risikonya menyangkut keselamatan masyarakat.
“Keluarga korban sangat terpukul atas kejadian ini. Sudah lebih dari seminggu Ka Abe terbaring lemas di rumah akibat luka-luka yang dideritanya. Harinya ada perhatian pemerintah untuk memastikan penanganan korban,” kata Andi.
Andi menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini dan mendukung upaya hukum untuk menuntut keadilan. Baginya, suara mahasiswa adalah bentuk kontrol sosial yang sangat penting untuk mengungkap ketidakadilan serta kelalaian pemerintah dalam melindungi masyarakat.
“Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal seperti ini bisa menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek lain di masa mendatang,” ujar Andi.
“Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah serius terhadap masalah ini dan memastikan bahwa proyek-proyek lainnya tidak mengabaikan keselamatan warga,” tandas Andi.
