Kontras.id, (Gorontalo) – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Gorontalo sudah dua bulan belum menerima honor atau gaji.
Infomasi yang diterima Kontras.id, sebanyak 190 orang yang terdiri dari lima orang PPK, tiga orang kesekretariatan dan dua orang tenaga bantu tersebar di 19 Kecamatan belum menerima gaji sejak Januari hingga Februari 2024.
Hal yang sama juga dialami oleh 1.230 orang yang terdiri dari tiga orang PPS ditambah tiga orang kesekretariatan tersebar di 205 desa dan kelurahan di Kabupaten Gorontalo belum menerima gaji sejak Januari hingga Februari.
Sejumlah PPK kepada Kontras.id mengaku, meski gaji mereka berturut-turut dibayar, namun tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu telah dilaksanakan sebaik mungkin.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo, Roy Hamrain saat dimintai tanggapannya terkait persoalan gaji tersebut malah tak ingin berkomentar banyak.
“Tunggu Sekretaris saja. Itu bagian sekretaris yang lebih tau masalahnya,” ungkap Roy Hamrain saat di konfirmasi pada kegiatan rekapitulasi perhitungan suara di Masjid Baitul Iza, Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Senin 26/02/2024.
Di tempat yang sama, Sekretaris KPU, Adrian Mustapa menyampaikan, keterlambatan pembayaran gaji PPK dan PPS sepanjang dua bulan karena bermasalah di pusat.
“Keterlambatannya itu ada di pusat. Mereka PPK dan PPS itu harus input data di Sitab (Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Ad Hoc), kalau itu sudah maka diproses,” kata Adrian.
Adrian menegaskan, untuk saat ini gaji seluruh PPK dan PPS tersebut masih dalam proses.
“Tapi ini sudah aman. Sementara di proses sekarang ini,” tandas Adrian.
Penulis Thoger
