Kontras.id, (Gorontalo) – Menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang terjadi di Desa Sukamaju, Kecamatan Mootilango, Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah, Kepala Desa Sukamaju, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, di ruang Dulohupa, Selasa 15/06/2021.
Dalam rapat tersebut Komisi I meminta klarifikasi dari pihak Desa dan BPD terkait aduan masyarakat tentang pelayanan pemerintahan desa yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Hal ini perlu diseriusi oleh kita semua terlebih dinas terkait untuk memberikan solusi terbaik, agar hal seperti ini tak terulang kembali,” jelas Ketua Komisi I, Syarifudin Bano disaat memimpin rapat.
Menurut Syarifudin, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) harus menggelar bimbingan teknik bagi Kepala Desa dan BPD se-Kabupaten Gorontalo. Paslanya banyak Kepala Desa, aparat desa dan BPD tidak menguasai tugas dan fungsi mereka sebagai perwakilan pemerintah di desa.
“Maka kami meminta Dinas PMD untuk segera melakukan bimtek bagi mereka. Kami berharap pemerintahan yang ada ditingkat desa bisa berjalan dengan baik, sebab tercapainya program-program pemerintah daerah kuncinya ada di desa,” tandas Syarifudin.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
