Kontras.id (Pohuwato) – Di penghujung debat kandidat calon bupati dan wakil bupati kabupaten Pohuwato, Sabtu (5/12/2020), masing-masing pasangan calon memberikan Closing Statement (Pernyataan penutup).
Menariknya dari keempat pasangan calon (paslon), hanya 3 paslon yang secara tegas sepakat menolak Money Politik atau politik uang. Ketiga paslon tersebut antara lain pasangan Hamdi Alamri – Zairin Maksud, Ibrahim Bouty – Miswar Yunus, dan Iwan S. Adam – Zunaidi Z. Hasan.
Diawali dari Hamdi Alamri yang menyatakan prediksi masyarakat Pohuwato dan seluruh para politisi di Pohuwato, bahwa siapa saja yang mampu mendapat 40 ribu suara maka dia dipastikan akan memperoleh kemenangan pada Pilkada 2020 ini.
“Ketika kita asumsikan dalam bentuk hitungan dan Money Politik, saya ingin sampaikan ketika 20 ribu suara, 40 ribu, satu suara dengan dibayar dengan Rp 200 ribu. Maka seorang calon dia harus mengeluarkan kurang lebih Rp 8 Milyar,” ungkap Hamdi.
Kemudian lanjut Hamdi itu ditarik dan disinkronkan dengan berapa gaji seorang bupati. Dimana seorang bupati hanya mampu paling tinggi menerima gaji dengan asumsi Rp 50 Juta per-bulan. Rp 50 Juta kali satu periode yang 60 bulan itu, maka seorang bupati hanya akan mendapatkan uang yang dihasilkan dengan Rp 8 Milyar, sebanyak Rp 3 Milyar.
“Rp 3 Milyar ketika kita kurangi dengan Rp 8 Milyar, maka hutang seorang calon bupati yang duduk dengan membayar suara rakyat adalah selisihnya Rp 5 Milyar,” jelasnya.
Rp 5 Milyar tersebut ungkap Hamdi hanya akan menjadi hutang rakyat, akan menjadi hutang demokrasi, dan akan menjadi hutang politik. Sehingga siapa saja yang kemudian mendapatkan sebuah kedudukan dengan uang, maka uang yang akan menjadi utama dalam setiap kebijakan-kebijakannya.
“Hari ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Pohuwato, jangan pernah jual harga diri kita, jangan pernah jual martabat kita. Cuma karena uang, yang akan menjadi hutang masyarakat selama 5 tahun,” tandasnya.
Hal senada juga didampaikan paslon lain. Calon Wakil Bupati, Miswar Yunus, menegaskan bahwa dirinya bersama Ibrahim Bouty tidak akan melakukan upaya Money Politik.
“Kami tidak akan melakukan upaya kotor dengan Money Politik atau kuti-kuti. Bagi kami pemberian kuti-kuti adalah ibarat merendahkan diri rakyat dan membuka ruang korupsi,” tegasnya.
Sementara itu Iwan S. Adam ketika diberi kesempatan memberikan Closing Statement pun menegaskan hal yang sama.
“Kami sepakat, Money Politik kita berantas di kabupaten Pohuwato. Jangan cuma karena Rp 100 ribu, Rp 200 ribu, Rp 300 ribu, kemudian kita alihkan pilihan kita kepada calon yang memberi uang,” harapnya.
Penulis : Tim Kontras.id Redaktur : Anas Bau
