Kontras.id, (Bolmut) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat kabupaten serta Kecamatan Bintauna dan Kaidipang Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Coconut Beach Cafe & Resto mengusung tema “Pengawasan Orang Asing yang Adaptif dan Terpadu dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban”, Kamis 12/11/2026.
Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat kerja sama lintas instansi, terutama dalam meningkatkan pertukaran informasi, kewaspadaan, serta kemampuan mendeteksi sejak dini potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah Bolmut.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Muthoh Daeng Mulisa.
Dalam sambutan Kantor Imigrasi yang disampaikan Analis Keimigrasian Ahli Madya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Arthur Lucky Mawikere, ditegaskan bahwa pengawasan orang asing merupakan tugas strategis yang tidak bisa dijalankan oleh satu instansi saja. Keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan aparat terkait sangat dibutuhkan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.
Ia menekankan, tanggung jawab pengawasan tidak boleh hanya dibebankan kepada institusi Imigrasi. Seluruh anggota TIMPORA, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, perlu membangun kolaborasi, memperkuat komunikasi, dan aktif berbagi informasi.
Dengan koordinasi yang solid, setiap anggota TIMPORA diharapkan lebih responsif dalam mengenali keberadaan maupun aktivitas warga negara asing di wilayah tugas masing-masing.
Penguatan pengawasan tersebut juga menjadi langkah antisipasi untuk mencegah pelanggaran aturan keimigrasian serta berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, Asisten II Abdul Muthoh Daeng Mulisa menyampaikan penghargaan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu atas inisiatif penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut.
Pemerintah daerah memandang TIMPORA sebagai wadah penting untuk menyatukan pemahaman sekaligus memperkuat kerja sama antarinstansi. Terutama dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing agar tetap sejalan dengan kebijakan selektif keimigrasian.
Di tengah arus globalisasi yang semakin meningkatkan mobilitas masyarakat, kehadiran warga negara asing di suatu daerah tidak terlepas dari beragam kepentingan. Aktivitas tersebut dapat mencakup sektor bisnis, pariwisata, kebudayaan hingga kegiatan sosial.
Meski demikian, peningkatan mobilitas orang asing juga harus diimbangi dengan pengawasan yang cermat. Sejumlah potensi persoalan perlu diantisipasi, di antaranya penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, penyelundupan manusia hingga peredaran barang terlarang.
Atas dasar itu, keberadaan TIMPORA diharapkan tidak sebatas menjadi forum pertemuan rutin. Lebih dari itu, koordinasi yang dibangun harus mampu menghasilkan pertukaran informasi, langkah pencegahan, serta tindakan pengawasan nyata di lapangan.
Menutup sambutan tersebut, Asisten II secara resmi membuka kegiatan. Ia juga berharap seluruh anggota TIMPORA semakin meningkatkan komitmen, tanggung jawab, dan koordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan orang asing di wilayah Bolmut.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Bolmut, Arthur Lucky Mawikere, Plh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu, Judi Susilo Silalahi, Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Abraham Oscar Maitimu, serta Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rumah Detensi Imigrasi Manado, Agrein Welmard Tahulending.
Selain itu, hadir pula perwakilan TNI/Polri, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, Lurah Bintauna, sangadi, anggota TIMPORA Bolmut, serta insan pers.
Melalui koordinasi ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu kembali menegaskan pentingnya pengawasan orang asing yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh instansi terkait.
Kerja sama lintas sektor tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Bolmut, sekaligus memastikan seluruh aktivitas warga negara asing berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
