Kontras.id, (Bolmut) – Dugaan penyimpangan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) senilai Rp21,5 miliar tahun anggaran 2024 kini memasuki tahapan krusial.
Auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) tengah menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
Perkembangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, penggunaan dana hibah bernilai miliaran rupiah tersebut masih menyisakan pertanyaan terkait pertanggungjawaban anggaran. Masyarakat juga menanti kepastian hukum atas dugaan penyimpangan yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolmut.
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Bolmut, El Imannuel Lolongan membenarkan bahwa perkara tersebut telah memasuki tahap penghitungan kerugian negara. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa 10/11/2026.
“Saat ini Kejaksaan Tinggi Sulut sedang melakukan penghitungan angka kerugian negara oleh auditor Kejati Sulut,” tulis El Imannuel.
Saat ditanya mengenai target penyelesaian penghitungan tersebut, El Imannuel belum dapat memberikan kepastian. Menurutnya, waktu penyelesaian sepenuhnya bergantung pada proses pemeriksaan yang dilakukan tim auditor Kejati Sulut.
Penghitungan kerugian negara menjadi salah satu tahapan penting dalam penanganan perkara ini. Hasil audit diharapkan dapat mengungkap besaran potensi kerugian keuangan negara sekaligus menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan langkah selanjutnya.
Di tengah proses tersebut, publik masih menunggu kejelasan mengenai perkembangan penyidikan dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi mengenai penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan dana hibah tersebut.
Dengan nilai hibah mencapai Rp21,5 miliar, pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Setiap rupiah uang negara harus dikelola secara transparan, sesuai peruntukan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Kini, hasil penghitungan auditor Kejati Sulut menjadi salah satu hal yang paling dinantikan. Publik menunggu bukan hanya angka potensi kerugian negara, tetapi juga tindak lanjut konkret dari aparat penegak hukum dalam mengusut perkara tersebut.
Penanganan kasus ini harus berjalan profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Sebab, persoalan yang sedang diusut bukan sekadar ketidaksesuaian angka dalam laporan anggaran, melainkan pertanggungjawaban atas dana hibah Rp21,5 miliar yang bersumber dari keuangan publik.
