Kontras.id, (Bolmut) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) memperluas perlindungan kesehatan masyarakat dengan menambah 7.000 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penambahan melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) tersebut dibiayai melalui APBD Perubahan 2026.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan addendum rencana kerja antara Pemkab Bolmut dan BPJS Kesehatan Cabang Tondano di Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah X, Manado, Senin 26/10/2026.
Dokumen addendum ditandatangani Plt Bupati Bolmut, Moh. Aditya Pontoh, bersama Plh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Daryono.
Melalui penambahan tersebut, jumlah warga yang didaftarkan Pemkab Bolmut melalui skema PBPU dan BP meningkat dari sebelumnya 22.000 jiwa menjadi 29.000 jiwa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Aditya mengatakan, penambahan peserta JKN merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Dengan penambahan ini, total kepesertaan PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda menjadi 29.000 jiwa. Ini adalah ikhtiar kita agar semakin banyak masyarakat Bolmut yang terlindungi jaminan kesehatannya, sehingga pemenuhan hak dalam mengakses pelayanan kesehatan semakin luas,” ujar Aditya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas sinergi dan kerja sama yang terjalin dalam mendukung pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Bolmut.
Sementara itu, Daryono mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap perluasan kepesertaan JKN. Menurutnya, langkah tersebut turut memperkuat upaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di Kabupaten Bolmut.
Penandatanganan addendum tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD Bolmut, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bolmut. Maria M. Lumia, para asisten, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
