Kontras.id, (Bolmut) – Plt Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Moh Aditya Pontoh menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan terhadap Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin 12/10/2026.
Rakor ini menjadi forum untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Selain itu, pembahasan turut menyoroti program prioritas di bidang pertanahan dan tata ruang yang memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi, pimpinan DPRD, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta jajaran instansi vertikal dan perangkat daerah.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Pangdam XIII/Merdeka, Kapolda Sulawesi Utara, Dankodaeral VIII, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Kepala BIN Daerah, Danlanud Sri, serta Danrem 131/Santiago.
Rakor tersebut juga melibatkan perwakilan instansi pertanahan dan kepegawaian, termasuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara, Kantor Regional XI BKN Manado, serta seluruh kepala kantor pertanahan kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan itu, Moh Aditya menyatakan dukungannya terhadap penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Menurutnya, keselarasan kebijakan menjadi faktor penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemkab Bolmut siap mendukung dan menindaklanjuti arahan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Terutama dalam urusan penataan ruang dan pertanahan yang menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Aditya.
Ia berharap, koordinasi lintas pemerintahan tersebut mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif. Selain itu, sinergi antarlembaga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam urusan pertanahan dan penataan ruang.
Bagi Pemkab Bolmut, penguatan pengawasan dan sinkronisasi kebijakan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan sesuai regulasi. Upaya tersebut juga diharapkan menjaga keselarasan program daerah dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan Pemprov Sulut.
