Kontras.id, (Kabupaten Gorontalo) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo memperkuat koordinasi hingga tingkat pemerintahan desa melalui Apel Akbar Jajaran Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) tingkat Kabupaten Gorontalo, Senin 05/10/2026.
Kegiatan yang dipimpin Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi tersebut menjadi momentum konsolidasi bagi aparatur pemerintahan desa dan para pendamping sosial. Ribuan peserta hadir untuk menyatukan langkah dalam menjalankan program pembangunan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
Apel tersebut juga menjadi kegiatan perdana setelah penggabungan Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu struktur organisasi perangkat daerah. Reorganisasi ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi program yang memiliki sasaran utama di tingkat desa dan masyarakat.
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi mengatakan, penyatuan kedua organisasi tersebut diharapkan membuat pelaksanaan program lebih terarah. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan mengesampingkan kepentingan sektoral dan membangun koordinasi dari tingkat kabupaten hingga desa.
“Pemerintah Daerah dan DPRD sejak awal telah mengkaji perlunya menyatukan kedua OPD ini karena subjek, objek, dan arena kegiatannya sama, yaitu di desa. Kita satukan agar berada dalam satu jajaran, satu barisan, dan satu komando yang terarah,” ujar Sofyan saat memberikan arahan.
Menurut Sofyan, kesamaan arah antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan daerah dapat diterjemahkan secara tepat di lapangan.
Ia menekankan agar RPJMD Kabupaten Gorontalo yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi acuan dalam menjalankan pembangunan di desa.
Tak hanya soal konsolidasi pemerintahan, Sofyan turut menyoroti persoalan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Gorontalo. Pemerintah daerah terus mengupayakan distribusi air bersih dengan menggandeng PDAM.
Hingga saat ini, sedikitnya 32.000 kiloliter air bersih telah disalurkan ke sejumlah titik yang mengalami krisis.
Pada saat bersamaan, pemerintah desa diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Pengawasan di wilayah masing-masing dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat dipicu kelalaian masyarakat.
Pemkab Gorontalo juga mendorong penguatan Gerakan Nasional Peduli Tetangga sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepedulian sosial di tengah masyarakat. Gerakan tersebut diharapkan mampu mendorong aparatur pemerintah menjadi contoh dalam memperhatikan kondisi warga di lingkungan sekitar, terutama terkait persoalan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan.
Kepala Dinas (Kadis) Sosial dan PMD Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome mengatakan, apel akbar tersebut melibatkan sekitar 1.800 perangkat desa mulai dari sekretaris desa hingga kepala dusun. Selain itu, kegiatan juga diikuti 1.200 anggota BPD, 191 kepala desa, serta ratusan pendamping desa, pendamping PKH, TKSK dan relawan Tagana.
Haris menegaskan seluruh unsur pemerintahan dan pendamping di tingkat lokal diarahkan untuk memiliki komitmen yang sama dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Ia juga memastikan perangkat desa dipersiapkan untuk mengambil peran dalam penguatan perlindungan sosial dan pembaruan data masyarakat.
“Hari ini kita satukan hati, pikiran, dan tindakan demi mengangkat derajat kehidupan masyarakat. Kami juga menyiapkan seluruh perangkat desa untuk menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna mendukung pemutakhiran data kepesertaan sosial (desil 1–10) secara akurat, mandiri, dan kondusif,” tandas Haris.
Dengan konsolidasi tersebut, Pemkab Gorontalo berharap penggabungan Dinas Sosial dan PMD tidak berhenti pada perubahan struktur birokrasi.
Penyatuan kelembagaan tersebut ditargetkan mampu memperkuat pelayanan, mempercepat koordinasi dan memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat di tingkat desa.
