Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menegaskan komitmennya untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan setiap rekomendasi hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Boltara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP., saat menghadiri Exit Meeting Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Sulawesi Utara, di ruang kerjanya, Jumat 21/08/2026.
Pertemuan itu sekaligus menandai berakhirnya proses evaluasi yang dilakukan Tim EPPD Provinsi Sulawesi Utara selama kurang lebih delapan hari di Kabupaten Boltara.
Evaluasi tersebut mencakup reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 serta pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2026.
Dalam pertemuan penutup tersebut, Tim EPPD Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan berbagai temuan, catatan, serta rekomendasi kepada Pemkab Boltara.
Catatan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus menentukan langkah pembenahan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Wabup Aditya Pontoh menyampaikan apresiasi kepada Tim EPPD Provinsi Sulawesi Utara yang telah menjalankan proses evaluasi secara profesional hingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Evaluasi Provinsi. Masukan dan rekomendasi ini sangat berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan akuntabilitas kinerja di Boltara,” ujar Aditya.
Menurut Aditya, hasil evaluasi tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif semata. Setiap rekomendasi harus menjadi pijakan bagi perangkat daerah untuk melakukan pembenahan secara konsisten dan berkelanjutan.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait serta pemangku Standar Pelayanan Minimal (SPM) bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan data dan dokumen, termasuk memberikan klarifikasi tambahan apabila masih dibutuhkan oleh Tim EPPD Provinsi dalam proses finalisasi.
Aditya berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti secara konkret. Dengan begitu, hasil evaluasi tidak hanya menjadi dokumen pemeriksaan, tetapi turut mendorong peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana setiap catatan dan rekomendasi ini dapat kita tindak lanjuti bersama. Ini menjadi bagian dari upaya kita membangun pemerintahan yang semakin akuntabel dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Aditya.
Exit meeting tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Boltara, Tim EPPD Provinsi Sulawesi Utara, serta Tim Penyusun LPPD Kabupaten Boltara.
Berakhirnya proses evaluasi ini menjadi awal bagi Pemerintah Kabupaten Boltara untuk membuktikan bahwa setiap catatan yang diberikan tidak berhenti di atas kertas, melainkan diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
