Kontras.id, (Boltara) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak terus diwujudkan melalui berbagai langkah konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Perkawinan Anak Tahun 2026 oleh yang digelar di Coconut Beach and Resto, Pantai Batu Pinagut, Senin 22/06/2026.
Di balik terselenggaranya kegiatan strategis tersebut, peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Boltara mendapat apresiasi karena dinilai konsisten memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah.
Sebagai perangkat daerah yang menjadi garda terdepan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DPPKBPPPA terus menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem perlindungan yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Melalui berbagai program yang dijalankan secara konsisten, DPPKBPPPA Boltara tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan yang menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.
Pelaksanaan rapat koordinasi ini menjadi bukti nyata bahwa DPPKBPPPA Boltara tidak ingin isu perlindungan perempuan dan anak berhenti sebatas wacana.
Melalui forum yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, serta berbagai lembaga terkait, DPPKBPPPA berupaya memperkuat kolaborasi dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak perempuan maupun anak.
Kegiatan tersebut juga menjadi wadah strategis untuk mempererat koordinasi lintas sektor sehingga penanganan persoalan perempuan dan anak dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu.
Keberhasilan menghadirkan berbagai program perlindungan perempuan dan anak tidak terlepas dari kepemimpinan Kepala DPPKBPPPA Boltara yang terus mendorong inovasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Di bawah arahannya, DPPKBPPPA terus bergerak aktif melalui kegiatan sosialisasi, edukasi masyarakat, pendampingan korban, hingga penguatan jejaring perlindungan perempuan dan anak.
Berbagai program yang dijalankan menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab kemanusiaan yang harus diperjuangkan bersama.
Komitmen tersebut tercermin dari konsistensi dinas dalam menghadirkan program yang berorientasi pada pencegahan sejak dini, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani kasus perempuan dan anak.
Salah satu isu yang menjadi perhatian serius DPPKBPPPA Boltara adalah tingginya risiko perkawinan anak dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Melalui rangkaian kegiatan yang telah disusun selama pekan ini, DPPKBPPPA berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, serta masa depan generasi muda.
Selain itu, dinas juga memperkuat langkah pencegahan TPPO dengan melibatkan berbagai pihak agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengenali dan menghindari berbagai modus perdagangan orang yang semakin kompleks.
Tidak hanya itu, pelatihan manajemen dan penanganan kasus bagi perempuan dan anak korban kekerasan turut menjadi bagian dari strategi DPPKBPPPA dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan di daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir, DPPKBPPPA Boltara terus menunjukkan peran penting sebagai salah satu perangkat daerah yang aktif membangun kesadaran sosial di tengah masyarakat.
Melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, dinas ini berhasil memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan berpihak kepada perempuan serta anak.
Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan Bolaang Mongondow Utara.
Kepala DPPKBPPPA Boltara, Yani Lasama, mengatakan perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Perempuan dan anak adalah aset daerah yang harus kita jaga bersama. Karena itu, kami terus berupaya menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari edukasi, pencegahan kekerasan, hingga pendampingan terhadap korban,” ujar Yani.
Menurutnya, keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, pemerintah desa, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat.
“Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak memerlukan sinergi semua pihak. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Boltara dapat menjadi daerah yang semakin aman, ramah perempuan, dan layak anak,” katanya.
Yani menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat edukasi kepada masyarakat, serta membangun sistem perlindungan yang semakin responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak.
Ke depan, DPPKBPPPA Boltara diharapkan terus menjadi motor penggerak dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak, sekaligus menjadi contoh bagaimana sebuah perangkat daerah mampu menghadirkan program yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.
