Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Coconut Beach and Resto, Pantai Batu Pinagut, Senin 22/06/2026 tersebut dibuka langsung oleh Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian serta keterlibatan seluruh pihak.
Menurutnya, dampak dari kekerasan tidak hanya dirasakan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.
“Perempuan dan anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan harus menjadi prioritas bersama,” ujar Sirajudin.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan tidak dapat dibebankan kepada satu instansi semata. Diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, hingga keluarga sebagai lingkungan terdekat anak.
Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan perkawinan anak yang hingga kini masih ditemukan di sejumlah wilayah. Menurutnya, praktik perkawinan anak berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial, mulai dari putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, kemiskinan, hingga rendahnya kualitas hidup anak di masa mendatang.
“Anak-anak harus diberikan ruang untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena itu, pencegahan perkawinan anak membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan perkawinan anak, Sirajudin juga menyoroti pentingnya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan dan membangun sistem perlindungan yang mampu memberikan layanan cepat, tepat, dan terpadu bagi korban maupun kelompok rentan.
Bupati berharap forum koordinasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di Boltara. Menurutnya, rapat koordinasi menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi antarinstansi, sekaligus menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif.
“Melalui forum ini kita harus membangun komitmen bersama demi terciptanya sistem perlindungan perempuan dan anak yang semakin kuat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian program perlindungan perempuan dan anak yang akan dilaksanakan selama sepekan ke depan.
Usai kegiatan rapat koordinasi, Pemkab Boltara melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) akan menggelar sosialisasi pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan perkawinan anak.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan melaksanakan pelatihan manajemen dan penanganan kasus bagi perempuan serta anak korban kekerasan dengan melibatkan berbagai unsur terkait.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Sirajudin menegaskan bahwa Pemkab Boltara akan terus mendukung berbagai program perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas layanan perlindungan, pengembangan kerja sama lintas sektor, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
“Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Masa depan daerah ini bergantung pada bagaimana kita menjaga mereka hari ini,” tandas Sirajudin.
