Kontras.id, (Boltara) – Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Mohammad Aditya Pontoh membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pohohimbunga Bapelitbangda Boltara, Kamis 05/03/2026. Forum ini menjadi tahapan penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Musrenbang tingkat kabupaten ini sekaligus menandai tahap akhir dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang sebelumnya telah dimulai dari tingkat desa, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan.
Dalam sambutannya, Aditya Pontoh menyampaikan pesan Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, bahwa Musrenbang kabupaten memiliki peran strategis karena menjadi wadah untuk menyatukan berbagai usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang dibahas dalam forum tersebut telah melalui proses seleksi, verifikasi, serta penyesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.
“Musrenbang ini adalah titik temu antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah,” ujar Aditya.
Ia menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan tidak hanya bersumber dari usulan masyarakat, tetapi juga harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Oleh karena itu, forum Musrenbang di tingkat kabupaten diharapkan mampu mengintegrasikan dua pendekatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pendekatan pertama adalah bottom up planning, yakni perencanaan pembangunan yang berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah desa dan kecamatan.
Sementara pendekatan kedua adalah top down planning, yaitu kebijakan pembangunan yang mengacu pada program prioritas nasional, kebijakan pemerintah provinsi, serta visi dan misi kepala daerah.
Menurut Aditya, penyelarasan antara kedua pendekatan tersebut sangat penting agar dokumen RKPD yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kita berharap seluruh program pembangunan yang direncanakan dapat lebih tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Aditya.
Musrenbang RKPD sendiri merupakan forum strategis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, termasuk berbagai program yang nantinya akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain menampung aspirasi masyarakat, forum ini juga menjadi ruang koordinasi antarperangkat daerah untuk memastikan setiap program pembangunan yang dirancang dapat saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terpadu, terarah, dan saling mendukung antar sektor.
Melalui forum ini pula, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pembangunan di Boltara berjalan secara terencana, terukur, serta berkelanjutan.
Kegiatan Musrenbang tersebut dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah dan lembaga terkait. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Boltara, perwakilan Kejaksaan Negeri, perwakilan Kepolisian Resort, serta unsur TNI melalui Pabung.
Selain itu, hadir pula Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) daerah, Asisten II Sekretariat Daerah, perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, serta para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Boltara.
