Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai menggerakkan roda perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2027.
Bertempat di Aula Kantor Bapelitbangda Boltara, Bupati Sirajudin Lasena memimpin langsung Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Selasa 03/03/2026.
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan usulan masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa dan kecamatan dengan rancangan program masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam arahannya, Sirajudin menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih program antarperangkat daerah. Ia mengingatkan bahwa perencanaan harus disusun secara terintegrasi dan saling mendukung.
Menurutnya, RKPD 2027 harus menjadi dokumen yang realistis, terukur, serta benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Perencanaan tidak boleh hanya normatif. Harus konkret, menjawab masalah, dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah,” tegas Sirajudin.
Forum Perangkat Daerah ini juga diarahkan untuk memastikan arah pembangunan Boltara tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Penyelarasan tersebut dinilai penting agar program daerah tidak berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan di atasnya.
Sinkronisasi vertikal dan horizontal, kata Bupati, menjadi kunci agar seluruh program pembangunan bergerak dalam satu garis kebijakan yang sama.
Sirajudin mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk mencermati hasil musrenbang secara menyeluruh. Aspirasi yang disampaikan masyarakat dari tingkat desa hingga kecamatan, lanjutnya, merupakan fondasi utama dalam penyusunan rencana kerja.
“Skala prioritas harus jelas. Pemerataan pembangunan tetap menjadi perhatian, namun harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Sirajudin.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 tidak hanya berorientasi pada pemerataan, tetapi juga memperhitungkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Sirajudin berharap forum ini mampu melahirkan rumusan program yang tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah menyampaikan data dan proyeksi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dirumuskan berbasis fakta dan kebutuhan nyata di lapangan.
Transparansi dan akuntabilitas, kata dia, harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan perencanaan, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan program.
Forum tersebut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, para kepala OPD, camat, serta sejumlah undangan lainnya yang turut memberikan masukan dalam proses perumusan awal.
Dimulainya tahapan penyusunan RKPD 2027 ini menjadi penanda awal konsolidasi pembangunan Pemkab Boltara untuk tahun mendatang.
Tantangannya bukan sekadar merancang program di atas kertas, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh kepentingan publik.
Perencanaan yang matang hari ini akan menentukan arah pembangunan Bolaang Mongondow Utara ke depan: apakah berjalan biasa, atau benar-benar melompat maju
