Kontras.id, (Boltara) – Bupati Bolaang Mongodow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut), Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH, Kamis 05/02/2026.
Kegiatan berlangsung di Gedung Dharma Wanita, kawasan wisata Pantai Batu Pinagut, Kecamatan Kaidipang, dan menjadi kunjungan perdana Kajati Sulut ke Boltara sejak dilantik pada Oktober 2025.
Pantauan Kontras.id di lokasi, kunjungan tersebut tidak sekadar seremonial. Kajati Sulut bersama rombongan secara langsung meluncurkan sejumlah program prioritas Kejaksaan yang disinergikan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Boltara.
Program-program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis hukum dan keberlanjutan.
Beberapa program yang dilaunching antara lain Jaksa Bina UMKM, Jaksa Jaga Tani, serta Jaksa Peduli Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
Inisiatif tersebut menyasar penguatan sektor ekonomi riil, mulai dari UMKM, pertanian, hingga perikanan, dengan pendekatan pendampingan hukum dan pemberdayaan masyarakat.
Selain launching program, rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan sertifikat dan buku saku kepada Duta Pelajar Adhyaksa, peninjauan langsung produk-produk UMKM lokal, pelepasan bibit ikan air tawar dan air laut, serta aksi bersih-bersih pantai di kawasan wisata Batu Pinagut.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin Lasena menegaskan bahwa kunjungan kerja Kajati Sulut memiliki arti strategis bagi Pemerintah Daerah Boltara.
Menurutnya, kehadiran pimpinan Kejati Sulut menjadi simbol nyata penguatan koordinasi, pembinaan, serta pengawasan pelaksanaan tugas kejaksaan di daerah.
“Kunjungan ini bukan hanya agenda kelembagaan, tetapi juga wujud komitmen Kejati Sulut dalam membangun sinergi yang konkret dengan pemerintah daerah,” ujar Sirajudin.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya launching program prioritas Kejari Boltara yang dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Pemda Boltara dan Kejaksaan turut merencanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pelaksanaan program Jaksa Bina UMKM, Jaksa Jaga Tani, serta Jaksa Peduli Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
Menurut Sirajudin, program-program tersebut memiliki dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam memberikan pendampingan hukum, perlindungan usaha, serta penguatan kapasitas bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.
“Dengan adanya pendampingan dari kejaksaan, masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara aman, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Sirajudin.
Pemda Boltara berharap program-program tersebut dapat berjalan secara konsisten, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat budaya sadar hukum di tengah masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para Asisten Kejati Sulut beserta jajaran, Kajari Boltara, Wakapolres Boltara, unsur pimpinan DPRD Boltara, Kepala Kantor Pertanahan, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah, Kemenag Boltara, Sekretaris Daerah, Ketua TP-PKK Boltara, Ketua IAD Boltara, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, perwakilan perbankan, kelompok nelayan, kelompok tani, pelaku UMKM, serta para pelajar.
