Kontras.id, (Gorontalo) – Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Gorontalo, Syukri Botutihe, melakukan inspeksi ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Senin 18/11/2024.
Kunjungan tersebut mencakup Badan Kesbangpol, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas PUPR, dan Public Safety Center 119 di Sport Center Limboto.
Syukri menyampaikan bahwa inspeksi ini merupakan langkah silaturahmi sekaligus peninjauan langsung terhadap kinerja OPD, khususnya yang belum sempat ia kunjungi selama menjabat.
“Mengingat masa jabatan saya sebagai Pjs. Bupati Gorontalo tidak lama lagi, kunjungan ini saya lakukan untuk mengenal lebih dekat kondisi di lapangan,” ungkap Syukri.
Dari hasil tinjauan, Syukri menilai OPD telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun, ia menyoroti perlunya peningkatan fasilitas pendukung untuk memaksimalkan kinerja organisasi.
“OPD sudah bekerja seperti biasa, tetapi saya melihat masih ada kebutuhan pengembangan dan tambahan fasilitas agar kerja mereka lebih efektif,” kata Syukri.
Salah satu perhatian khusus diberikan kepada Dinas Kominfo yang dinilai memiliki peran strategis sebagai “mata dan telinga” pemerintah daerah. Namun, fasilitas yang tersedia dinilai belum memadai untuk mendukung tugas-tugas besar dinas tersebut.
“Dinas Kominfo memiliki tugas besar, tetapi fasilitas yang tersedia masih belum memadai. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah ke depan,” tegas Syukri.
Selain itu, Syukri mendorong efisiensi dalam struktur organisasi di semua OPD sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap pemerintahan mendatang dapat mengatasi berbagai tantangan fasilitas yang masih menjadi kendala.
Syukri juga mengapresiasi upaya seluruh OPD yang tetap optimal dalam menjalankan tugas meski dengan keterbatasan. Ia mengingatkan pentingnya langkah strategis ke depan untuk memastikan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung efisiensi dan produktivitas kerja.
Kunjungan ini diharapkan menjadi masukan penting bagi pemerintah selanjutnya dalam memperkuat kinerja OPD melalui pengembangan fasilitas dan organisasi yang lebih baik.
