Example floating
Example floating
AdvertorialDaerahPemerintahan

Target PAD Gorontalo 2027 Tembus Rp500 Miliar, Bapenda Siapkan Strategi Dongkrak Penerimaan

×

Target PAD Gorontalo 2027 Tembus Rp500 Miliar, Bapenda Siapkan Strategi Dongkrak Penerimaan

Sebarkan artikel ini
Pemprov Gorontalo
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menandatangani RAPBD 2027 di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-115 pada Selasa, 17 November 2026,(foto Istimewa).

Kontras.id, (Gorontalo) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memasang target ambisius untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2027. Nilainya diproyeksikan menembus Rp500,66 miliar, atau bertambah Rp60,07 miliar dibandingkan target tahun sebelumnya.

Kenaikan sebesar 13,63 persen tersebut menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo dalam mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan. Pasalnya, target PAD pada APBD 2026 tercatat sebesar Rp440,59 miliar.

Rencana peningkatan pendapatan itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 yang telah memasuki pembahasan tingkat II melalui agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-115, Selasa 17 November 2026.

Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, menyebut kenaikan target tersebut merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintahan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie. Langkah ini diarahkan untuk memperbesar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

“Peningkatan target PAD tahun 2027 harus diikuti dengan langkah konkret melalui penguatan pendataan, verifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap target harus didukung potensi penerimaan yang jelas, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Danial, Kamis 19/11/2026.

Pajak Daerah Jadi Penopang Utama PAD

Dalam struktur RAPBD 2027, sektor pajak daerah diproyeksikan menyumbang Rp437,01 miliar. Angka tersebut meningkat 14,03 persen dibandingkan tahun 2026, sekaligus menjadi sumber terbesar dalam komposisi PAD Gorontalo.

Sementara itu, penerimaan dari retribusi daerah direncanakan mencapai Rp49,83 miliar, atau tumbuh 17,77 persen dari target tahun sebelumnya.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor tersebut sebesar Rp139,03 miliar, meningkat Rp30,52 miliar dibandingkan tahun 2026.

Adapun target penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar Rp105,22 miliar, disusul Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp82,49 miliar dan Pajak Rokok Rp106,69 miliar.

Sedangkan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat (PAB) masing-masing diproyeksikan menyumbang Rp1 miliar terhadap pendapatan daerah.

Pengawasan Distribusi BBM Bakal Diperketat

Untuk mengejar target PBBKB, Bapenda Gorontalo menyiapkan sejumlah langkah optimalisasi, terutama melalui penguatan pengawasan distribusi dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Strategi tersebut mencakup peningkatan koordinasi dengan perusahaan penyedia maupun penyalur BBM, pencocokan data distribusi, serta pengawasan pemanfaatan bahan bakar pada sektor pertambangan, perkebunan, industri, dan kegiatan usaha lainnya.

Bapenda juga akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta melibatkan pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Koordinasi ini ditujukan untuk memastikan pelaksanaan pemungutan pajak berjalan sesuai ketentuan hukum.

Di sisi lain, peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB akan ditempuh melalui perluasan jangkauan pelayanan Samsat, penyediaan akses pembayaran yang lebih mudah, serta optimalisasi penagihan tunggakan pajak kendaraan.

Pelaksanaan program tersebut turut melibatkan Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo, Jasa Raharja, dan pemerintah kabupaten/kota guna memperkuat pelayanan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

OPD Dituntut Maksimalkan Potensi Pendapatan

Tidak hanya mengandalkan pajak kendaraan dan bahan bakar, pemerintah juga menaruh perhatian pada optimalisasi retribusi daerah. Sejumlah sektor yang menjadi sasaran peningkatan penerimaan meliputi pelayanan kesehatan, pemanfaatan aset milik pemerintah, jasa kepelabuhanan, serta pelayanan publik lainnya.

Danial menekankan pentingnya kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan pendapatan. Setiap instansi diminta menyusun langkah kerja yang terukur dengan berpedoman pada data potensi penerimaan yang akurat.

Menurutnya, peningkatan target PAD tidak boleh berhenti pada penyusunan angka dalam dokumen anggaran. Pelaksanaannya harus disertai pengawasan, pertanggungjawaban, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Optimalisasi PAD bukan semata-mata mengejar peningkatan penerimaan, tetapi juga memastikan pengelolaan pendapatan daerah semakin transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Karena itu, sinergi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting,” tegas Danial.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Bapenda akan mengintensifkan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta seluruh perangkat daerah yang mengelola sumber penerimaan.

Melalui penguatan basis data, pembenahan sistem pemungutan, dan perluasan pelayanan, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap peningkatan PAD dapat berjalan seiring dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Komitmen itu sejalan dengan semangat “Transformasi Pendapatan, Kemandirian Daerah” yang diusung Bapenda Gorontalo sebagai arah pembenahan tata kelola pendapatan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Share:  
Example 120x600