Kontras.id, (Pohuwato) – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memperluas jangkauan pelayanan pajak kendaraan bermotor hingga ke wilayah perbatasan mulai menunjukkan hasil.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Samsat Popayato, Kabupaten Pohuwato, berhasil membukukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta dendanya sebesar Rp848,85 juta.
Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran kontribusi pelayanan perpajakan di kawasan perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo pun terus memperkuat akses pelayanan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, pemerataan pelayanan publik menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi. Penguatan Samsat Popayato merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat di wilayah terluar.
Pelayanan Samsat Popayato mencakup lima kecamatan di Kabupaten Pohuwato, masing-masing Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Lemito, dan Wonggarasi. Letaknya yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah menjadikan kawasan ini memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan administrasi kendaraan bermotor.
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya diarahkan untuk mendongkrak penerimaan pajak daerah. Pemerintah juga berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus pembayaran PKB maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Atas dukungan Bapak Gubernur Gusnar Ismail dan Ibu Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, kami terus berupaya meningkatkan pelayanan PKB dan BBNKB, khususnya bagi masyarakat di lima kecamatan wilayah Popayato. Pelayanan harus semakin dekat, mudah, cepat, dan transparan,” ujar Danial, Rabu 18/11/2026.
Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) P3D Kabupaten Pohuwato, total penerimaan yang tercatat di Samsat Popayato selama 1 Januari hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp848.851.198. Jumlah tersebut bersumber dari pembayaran pokok PKB senilai Rp836.942.108 serta penerimaan denda sebesar Rp11.909.090.
Jika dihitung berdasarkan periode sepuluh bulan, rata-rata penerimaan mencapai sekitar Rp84,89 juta setiap bulan. Oktober menjadi bulan dengan perolehan tertinggi, yakni Rp140.669.010, sementara penerimaan paling rendah tercatat pada Mei sebesar Rp61.627.750.
Perbedaan penerimaan bulanan tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat diperhatikan Bapenda dalam mengevaluasi pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Terlebih, kawasan Popayato memiliki mobilitas kendaraan antarprovinsi yang membutuhkan pengawasan administrasi secara berkelanjutan.
Danial mengungkapkan, keberadaan kendaraan dengan tanda nomor kendaraan bermotor dari luar daerah turut menjadi perhatian pemerintah. Kondisi ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang berdomisili di Gorontalo, tetapi menggunakan kendaraan berpelat nomor provinsi lain.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bapenda berencana mengoptimalkan sejumlah layanan, mulai dari pembayaran pajak kendaraan, pengurusan mutasi dan balik nama, hingga pembaruan data kendaraan bermotor. Edukasi mengenai kewajiban perpajakan juga akan terus diperluas kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah perbatasan memperoleh pelayanan yang sama baiknya dengan masyarakat di pusat kota. Selain meningkatkan penerimaan daerah, yang terpenting adalah memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” jelas Danial.
Menurut Danial, keberadaan Samsat di kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, optimalisasi penerimaan harus dibarengi pembenahan sistem administrasi dan peningkatan mutu pelayanan kepada wajib pajak.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya pajak yang berhasil dihimpun. Kemudahan akses, kejelasan prosedur, dan kualitas pelayanan harus menjadi perhatian agar masyarakat memperoleh manfaat langsung dari kehadiran pemerintah.
“Kehadiran Samsat Popayato bukan semata-mata untuk mengejar penerimaan pajak, tetapi juga memastikan pemerintah hadir melayani masyarakat hingga ke wilayah perbatasan. Peningkatan PAD harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Danial.
Dalam mendukung langkah tersebut, Bapenda Provinsi Gorontalo akan memperkuat sinergi dengan kepolisian dan PT Jasa Raharja. Koordinasi antarlembaga ini diarahkan untuk meningkatkan ketertiban administrasi kendaraan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.
Penguatan Samsat Popayato juga diharapkan mampu mempersempit kesenjangan akses pelayanan antara masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan dan kawasan perbatasan. Dengan layanan yang semakin mudah dijangkau, masyarakat diharapkan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Bagi Pemprov Gorontalo, penerimaan Rp848,85 juta dalam sepuluh bulan menjadi salah satu kontribusi Samsat Popayato terhadap pendapatan daerah. Meski demikian, capaian tersebut belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan terhadap target tanpa melihat besaran target penerimaan yang ditetapkan.
Melalui semangat “Transformasi Pendapatan, Kemandirian Daerah,” Bapenda Provinsi Gorontalo menegaskan arah kebijakannya untuk membangun sistem pendapatan daerah yang lebih kuat, dengan menempatkan kualitas pelayanan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal.









