Kontras.id (Bolmut) – Tahun anggaran 2026 dibuka dengan kegelisahan yang sama di hampir seluruh desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Dana Desa (DD) yang selama ini menjadi nadi pembangunan desa, kini berada di persimpangan. Jumlahnya terancam menyusut, sementara kebutuhan desa justru terus membesar.
Suara pasrah bercampur protes mulai terdengar dari kepala desa, aparat desa, hingga pemerhati desa. Bukan tanpa alasan, arah kebijakan anggaran nasional 2026 secara terbuka menunjukkan penurunan DD, dan dampaknya langsung terasa hingga ke desa-desa di Bolmut.
Berdasarkan data anggaran tahun sebelumnya, total DD Bolmut 2025 mencapai sekitar Rp76,1 miliar untuk 106 desa di enam kecamatan. Artinya, rata-rata desa hanya mengelola Rp700–750 juta per tahun, angka yang sejatinya jauh dari kata berlimpah.
Bahkan dengan DD 2025 tersebut, banyak desa sudah harus memotong program pembangunan, menunda infrastruktur dasar, serta memperkecil anggaran pemberdayaan ekonomi warga.
Masuk tahun 2026, persoalan menjadi lebih serius. Dalam RAPBN 2026, pemerintah pusat menetapkan DD nasional sekitar Rp60,6 triliun, turun tajam dibanding Rp71 triliun pada 2025.
Jika dibagi ke sekitar 75 ribu desa di Indonesia, maka secara matematis rata-rata DD 2026 hanya berkisar Rp270–300 juta per desa secara nasional.
Pemerintah pusat memang menyebut adanya skema pendukung lain seperti Koperasi Desa Merah Putih, namun DD murni yang dikelola langsung oleh desa tetap mengalami kontraksi signifikan.
Dengan DD yang menyempit, desa-desa di Bolmut kini menghadapi dilema keras, infrastruktur atau bantuan sosial, ketahanan pangan atau pemberdayaan UMKM, jalan desa atau drainase, honor kader atau layanan kesehatan dasar.
“Kalau dananya turun, mau tidak mau kami hanya bertahan. Pembangunan bukan lagi soal berkembang, tapi sekadar hidup,” ungkap salah satu kepala desa di Bolmut yang enggan disebutkan namanya.
Terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bolmut, La Ode Osnawir mengaku belum bisa memastikan besaran Dana Desa Bolmut tahun 2026.
Ia tidak menampik bahwa sudah ada kabar mengenai pagu anggaran sementara, namun menegaskan belum berani memastikan angka tersebut.
“Saya belum tahu pasti anggaran Dana Desa Bolmut tahun 2026. Memang sudah ada kabar soal pagu sementara, tapi saya belum bisa memastikan. Karena sampai sekarang belum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), jadi saya tidak bisa melangkahi aturan,” ujar La Ode kepada Kontras.id, Kamis 01/01/2026.
Jika merujuk pada penurunan pagu DD nasional, formula alokasi yang relatif konsisten dan jumlah desa di Bolmut yang tetap 106 desa.
Maka sangat besar kemungkinan total DD Bolmut 2026 berada di bawah angka 2025, atau minimal stagnan tanpa kenaikan signifikan.
Jika penurunan mengikuti tren nasional, Dana Desa Bolmut berpotensi menyusut hingga belasan miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya.
