Kontra.id, (Gorontalo) – Hingga akhir 2024, tunjangan kinerja (tukin) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Gorontalo masih belum menemui kejelasan.
Janji yang sebelumnya disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Gorontalo, Mahmud Y. Bobihu, hingga kini tak terealisasi dan malah meninggalkan kekecewaan mendalam di kalangan pegawai.
Sebelumnya, Mahmud mengatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan pencairan tukin tersebut. Namun, hingga penghujung tahun janji tersebut terkesan menguap tanpa penjelasan memadai. Situasi ini memicu kekecewaan, terutama di kalangan P3K yang telah lama menanti hak mereka.
Ironisnya, selama beberapa bulan terakhir, pejabat Kanwil Kemenag Gorontalo tampak lebih sibuk dengan kegiatan seremonial dan publikasi di media internal. Hal ini menimbulkan kesan bahwa upaya pencitraan mendapat prioritas lebih dibandingkan penyelesaian persoalan tukin yang menjadi hak pegawai.
Ketua Tim Kerja Humas Kanwil Kemenag Gorontalo, Hamdan Zain memilih bungkam saat ditanya wartawan mengenai perkembangan tukin tersebut. Sikap diam ini memunculkan spekulasi bahwa ada masalah tersembunyi yang menghambat pencairan.
Aktivis Gorontalo, Rifky Gobel secara tegas mengkritik sikap diam Kanwil Kemenag Gorontalo.
“Kakanwil Kemenag seharusnya memprioritaskan pencairan tukin P3K, bukan sekadar pencitraan. Kasihan pegawai yang sudah bekerja keras untuk lembaga ini. Kalau terus begini, pantas saja kalau disebut pengecut,” kata Rifky.
Rifky menyampaikan bahwa sebagai lembaga keagamaan, Kanwil Kemenag Gorontalo seharusnya memberi teladan dalam hal integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Kegagalan menunjukkan komitmen hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Desakan transparansi juga datang dari kalangan pegawai. Mereka meminta Kanwil Kemenag Gorontalo menjelaskan kendala yang dihadapi terkait pencairan tukin.
“Kalau memang ini sedang diurus di tingkat pusat, harusnya ada update terkait progresnya. Diamnya pihak Kanwil hanya menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan,” ucap salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Kanwil Kemenag Gorontalo terkait masalah ini. Publik berharap ada solusi nyata yang mampu mengakhiri polemik pencairan tukin P3K dan mengembalikan kepercayaan terhadap Kanwil Kemenag sebagai institusi publik yang melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
