Kontras.id, (Gorontalo) – Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Agung Puluhulawa mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato.
Proyek yang telah mencapai 95 persen penyelesaian diduga menggunakan material ilegal yang memicu kecurigaan terkait prosedur dan legalitas pengerjaannya.
Agung mengungkapkan bahwa dugaan ini semakin kuat setelah audiensi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pohuwato.
“Dugaan tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato dalam audiensi yang dilakukan oleh BEM Nusantara,” ujar Agung kepada Kontras.id, Jumat 06/12/2024.
Agung mengatakan bahwa pihaknya menemukan berbagai kejanggalan yang meragukan transparansi dan legalitas proyek atas pembangunan jalan tersebut. Material yang digunakan dalam proyek ini diduga tidak sesuai aturan dan berpotensi merugikan masyarakat.
Agung mengungkapkan bahwa BEM Nusantara telah mengajukan somasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pohuwato, meminta penyelidikan segera dilakukan.
“Kami akan terus melakukan langkah hukum dan advokasi demi memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum di Kabupaten Pohuwato.” tegas Agung.
Selain itu, Agung juga mendesak pihak berwenang untuk segera menindak tegas praktik ilegal dalam proyek ini. Menurutnya, penggunaan material ilegal tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur daerah.
BEM Nusantara berharap Kejari Pohuwato dan instansi terkait dapat bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini secara transparan. Agung juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pembangunan agar tidak ada lagi pelanggaran serupa di masa mendatang.
“Proyek pembangunan di Kabupaten Pohuwato harus dilakukan dengan transparansi dan sesuai prosedur yang berlaku. Kami tidak akan berhenti hingga keadilan ditegakkan,” tandas Agung.
