Kontras.id, (Gorontalo) – Krisis lingkungan di Gorontalo terus meningkat seiring rencana proyek transisi energi berbasis biomassa yang akan mengonversi 282.100 hektare hutan.
Koalisi #SaveGorontalo, yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, menilai proyek ini sebagai ancaman besar bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dalam aksi memperingati Hari Internasional Big Bad Biomass di Menara Keagungan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Senin 21/10/2024, Koalisi #SaveGorontalo dengan tegas menyuarakan protes.
Mereka menolak proyek biomassa yang dinilai merusak hutan hanya untuk ditanami tanaman cepat tumbuh yang akan dibakar bersama bahan bakar fosil.
Renal Husa, Juru Bicara Koalisi, mengkritik proyek ini sebagai ilusi energi terbarukan. “Tidak ada yang berkelanjutan dari praktik menebang hutan dan merusak ekosistem untuk keuntungan jangka pendek,” kata Renal.
Selain ancaman bagi hutan, proyek ini juga dinilai membahayakan biodiversitas, terutama di bentang alam Popayato-Paguat, yang merupakan habitat spesies endemik.
Dr. Terri Repi dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) mengungkapkan bahwa proyek bioenergi ini merupakan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati.
“Hal ini mengancam kelangsungan hidup banyak spesies, terutama spesies endemik dan spesies yang membutuhkan habitat spesifik,” jelas Terri.
Simpul WALHI Gorontalo juga menyoroti potensi bencana ekologis akibat pembukaan hutan secara masif untuk perkebunan energi.
“Jika terjadi pembukaan hutan secara masif, hal ini akan memperparah bencana ekologis yang menghancurkan ruang hidup masyarakat sekitar,” ujar Defri Sofyan, Dinamisator WALHI Gorontalo.
Selain itu, ada dugaan ekspor ilegal wood pellet dari Gorontalo ke Jepang dan Korea Selatan, yang semakin memperburuk kerusakan hutan.
Menurut Anggi Putra Prayoga dari Forest Watch Indonesia (FWI) menduga ada ekspor wood pellet ilegal yang melibatkan penebangan liar.
“Hutan alam Gorontalo dieksploitasi untuk memenuhi permintaan energi terbarukan dari luar negeri, menciptakan paradoks hutan Indonesia yang rusak demi menerangi negara asing,” ujar Anggi.
Analisis lebih lanjut oleh Trend Asia juga mengungkapkan keterlibatan politisi dan pengusaha dalam rantai pasok pelet kayu, termasuk nama-nama seperti Sakti Wahyu Trenggono dan Garibaldi Thohir.
“Analisis pemilik manfaat PT BJA menunjukkan keterlibatan politically exposed person seperti Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan nama pebisnis Garibaldi Thohir yang merupakan adik dari Erick Thohir, Menteri BUMN,” ujar Amalya Reza, Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia.
“Sebagai pemilik manfaat, nama-nama tersebut sekarang terkait dengan praktik deforestasi besar-besaran yang terjadi di Gorontalo,” tandas Amalya.
PT BJA merupakan perusahaan eksportir biomassa (wood pellet dan sejenisnya). Sumber kayu dari hutan alam didapatkan dari sejumlah perusahaan antara lain PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari.
PT BJA merupakan perusahaan yang dibentuk oleh sejumlah perusahaan. Berdasarkan data profil perusahaan pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, pemegang saham PT BJA adalah PT Hijau Energi Bersama (41,76%) PT Sekawan Artha Lestari (34,53%), Hanwa Co Ltd (20%), dan Andy Kelana (3,69%). Di sini PT Hijau Energi Bersama adalah pemegang saham mayoritas.
Berdasar profil perusahaan, terdapat beberapa nama pebisnis nasional dan pejabat kementerian sebagai pemegang saham dari PT Hijau Energi Bersama. Mereka adalah Garibaldi Thohir, kakak dari Menteri BUMN, sebesar (11,37%) dan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, sebesar (5,68%).
