Kontras.id, (Gorontalo) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Sumanti Maku, serta Direktur Bank SulutGo (BSG) Cabang Limboto, Tomi Gobel.
RDP ini diadakan sebagai tindak lanjut atas isu yang mencuat di masyarakat, dan menjadi salah satu tuntutan dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat (Ampera) saat aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin 07/10/2024.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Yulis Igrisa menyampaikan hal ini setelah menerima para mahasiswa yang melakukan aksi protes. Dalam keterangannya, Yulis menjelaskan bahwa Komisi II telah melakukan rapat bersama Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira untuk membahas penundaan pelaksanaan RDP yang awalnya dijadwalkan pada hari ini Senin 07/10/2024.
“Ketua DPRD sudah memerintahkan kami untuk segera melaksanakan RDP. Dari hasil rapat, RDP dijadwalkan akan dilaksanakan besok (Selasa 8 Oktober 2024),” ungkap Yulis.
Baca Juga: Mahasiswa Kembali Geruduk DPRD Kabupaten Gorontalo, Tuntut Transparansi Kasus Dugaan Gratifikasi
RDP ini, menurut Yulis, akan digelar bersama dengan Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo. Langkah ini diambil agar seluruh pihak yang terkait dapat hadir dan memberikan klarifikasi secara langsung. Pihak-pihak yang diundang, kata Yulis, termasuk Kepala Dinas PMD, Sumanti Maku, dan Direktur BSG Cabang Limboto, Tomi Gobel.
“Jadi, kita akan bergabung dengan Komisi I untuk melaksanakan RDP ini. Kami akan mengundang semua pihak yang terkait, baik Kadis PMD maupun Direktur BSG, untuk memberikan penjelasan mengenai kasus ini,” jelas Yulis.
Isu dugaan gratifikasi ini menjadi sorotan publik setelah beredar informasi tentang adanya permintaan dari Kadis PMD terkait kerja sama dengan pihak swasta yang melibatkan Bank SulutGo. Mahasiswa dari Aliansi Perjuangan Rakyat (Ampera) menuntut adanya transparansi dan langkah tegas dari pemerintah daerah terhadap kasus ini.
Yulis menegaskan, DPRD akan memastikan bahwa RDP ini dilaksanakan secara terbuka dan transparan, demi memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan posisi mereka. Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan mengawal proses ini hingga tuntas, guna menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Dengan adanya RDP ini, kita berharap semua pihak bisa memberikan keterangan yang jelas, dan kami di DPRD akan memastikan proses ini berjalan sesuai mekanisme dan terbuka bagi publik,” tandas Yulis.
