Kontras.id (Kabupaten Gorontalo) – Kontroversi diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi calon Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo oleh terlapor Robin Bilondatu, hingga kini masih menjadi perdebatan ditingkat bawah.
Pasalnya salah satu dugaan pelanggaran Nelson Pomalingo soal bantuan Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo, yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 oleh pelapor Robin Bilondatu mengaku diketahui setelah 15 hari kemudian, yaitu pada tanggal 30 September.
“Tanggal 30 September saya mengetahui persis, seperti BAP saya di Bawaslu. Kemudian saya melapor pada tanggal 1 Oktober,” jelas Robin kepada awak media, usai dimintai keterangan oleh KPU Kabupaten Gorontalo, Selasa 13/10/2020.
“Pada tanggal 30 itu saya masih mengkaji apakah ini ada unsur pelanggaran atau tidak. Nah pada saat itu semua pihak saya konsultasi, dan semua saya simpulkan pada malam harinya untuk saya jadikan laporan ke Bawaslu,” sambung Robin.
Saat ditanya tentang dirinya mengomentari isi berita media online disalah satu grup WhatsApp pada tanggal 18 September, 4 hari setelah kegiatan Robin mengaku lupa akan kejadian itu.
“Saya tidak ingat lagi komentar itu seperti apa, saya sudah lupa. Saya sudah tidak ingat lagi komentar itu lagi, saya sudah tidak mau perpanjang lebar itu karena saya takun jangan sampai ini akan salah lagi,” terang Robin.
“Cuma yang jelas saya mengkaji perseolan ini dengan sumber yang paham tentang aturan, saya mengkaji dengan teman-teman yang paham, orang-orang hukum yang saya hubungi sehingga pada malam tanggal satu itu saya berkesimpulan ini sudah memenuhi unsur,” ucap Robin.
Robin mengaku tidak memiliki motifasi apapun untuk melaporkan calon Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Menurut Robin, itu adalah haknya sebagai warga Negara untuk mengawasi pelaksanaan demokrasi di daerah ini.
“Saya sudah tida lagi berada di kubu RADG, setau saya, saya sudah tidak lagi tim. Kemudian saya dibawa-bawa isu bahwa saya berada di tim RADG, itu tidak benar,” tegas Robin.
Dia mengaku pernah menjadi tim pemenangan pasangan calo Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Rustam Akili-Dicky Gobel hanya disaat pasangan tersebut akan mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Gorontalo pada tanggal 5 Sebtember 2020.
“Saya tidak memundurkan diri, saya hanya menyampaikan kepada pak Rustam. Karena ini terkait dengan kami sebagai aktivis yang ada keinginan untuk mengawasi, maka lebih baik mundur. Itu yang saya sampaikan ke pak Rustam,” tutur Robin.
“Jadi sebelum saya melapor saya sudah menyampaikan ke pak Rustam, karena waktu itu kami deklarasi. Bahwa kami ini aktivis, dan kami bersepakat untuk menjadi bagian yang akan membantu pihak Bwaslu dan Gakumdu mengawasi proses jalannya penyelengaraan Pilkada. Oleh pak Rustam dipersilahkan,” lanjut Robin.
Robin mengungkapkan, ia mendapatkan data dunggan pelanggaran Nelson Pomalingo setelah melakukan pencarian melalui mesin pencari google. Karana Pada tanggal 21 September kata Robin, ia melaporkan Cabup Nelson Pomalingo ke Bawslu Kabupaten Gorontalo terkait dugaan mutasi Dukcapil dan Direktur RSUD Dunda Limboto, akan tetapi laporan tersebut ditolak dan itu menjadi bahan olok-olokan rekan-rekannya sesama aktivis.
“Teman-teman aktivis meminta untuk mencari pelanggaran lainnya, itu berapa hari kemudian. Sehingga saya cari, saya shers di google apa semua saya cari. Saya lakukan ini bukan untuk mencari kesalahan, kami ingin membantu teman-teman Bawaslu dan Gakumdu untuk menjadi bagian pengawal dan mengawasi proses demokrasi. Supaya akan lahir pemimpin yang benar-benar bermartabat,” pungkas Robin.
Penulis : Rollink Djafar
Redaktur : Anas Bau
