Kontras.id (Kabupaten Gorontalo) – Tolak Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja, DPRD Kabupaten Gorontalo bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Limboto menggelar Rapat Dengar Pendapat, Kamis 08/10/2020.
Rapat yang digelar di ruang paripurna ini dihadiri Ketua Fraksi PPP Jayusdi Rifai, Ketua Fraksi PKS Eman Mangopa, dan Ketua Fraksi Hanura-Gerindra Suwandi Musa.
Pada kesempatan tersebut kader perempuan PMII, Aprianti Unggango, menyampaikan kritiknya terhadap UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI dinilainya tak memberikan perhatian khusus kepada perempuan.
“Belum lagi tidak ada hak khusus cuti saat hamil maupun melahirkan dan cuti haid. Semua ini bertentangan dengan logika kami sebagai kaum perempuan,” tegas Aprianti.
Pernyataan Aprianti, mahasiswi jurusan administrasi publik ini mendapat dukungan dari Ketua Fraksi PKS, Eman Mangopa. Eman mengungkapkan, sejak awal PKS telah menolak UU tersebut.
“Ngeri memang, ini dampak dari kekuasaan saat ini. Banyak orang yang salah memilih penguasa. Perlu dikatahui RUU ini atas inisiatif pemerintah ke DPR RI,” kata Eman.
“Atas nama kader PKS saya minta maaf, kami hanya bisa menolak, dan tidak bisa membendung. Karena semua tahu status kami DPR RI itu minoritas,” ujar Eman.
Di tempat yang sama Ketua Fraksi HanGer, Suwandi Musa juga mengaku tak mampu mencegah RUU tersebut menjadi UU. Kata Suwandi, jika PKS saja tidak mampu apalagi Hanura yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.
“Seandainya ada perwakilan kami, Partai Hanura yang akan berdiri di barisan paling depan menolak UU Cipta Kerja. Wajib bagi kami di DPRD untuk menyuarakan apa yang disampaikan masyarakat, UU ini wajib ditolak. Presiden wajib memperhatikan ini, semua daerah bergejolak, sehingga perlu disikapi dengan cermat oleh pemerintah pusat,” tegas Suwandi.
Sementara Ketua Fraksi PPP, Jayusdi Rifai mengatakan, apa yang menjadi pembahasan dan aspirasi mahasiswa dalam rapat tersebutv akan ditindaklanjuti melalui mekanisme dewan.
“Pendapat mahasiswa kita terima, ini aspirasi. Semua pendapat, masukan, dan hal-hal lain terkait ini akan disampaikan ke DPR RI,” pungkas Jayusdi.
Penulis : Rollik Djafar Editor : Anas Bau
