Kontras.id (Gorut) – Pertanyakan kejelasan pembangunan jalan Kecamatan Ponelo Kepulauan, puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Ponelo Kepulauan (AMMPK) kelar aksi damai di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Gorontalo Utara (Gorut), Selasa, 18/08/2020.
Salah satu orator, Suprianto Nuna dalam orasinya mengungkapkan, pihak Bappeda Gorut telah menyampaikan bahwa pada 2018 Bappeda telah melakukan perencanaan dan hasilnya sudah diserahkan ke dinas PU, namun tidak di anggarkan. Pada 2019 kembali masuk pada perencanaan tapi kembali gagal dalam penganggaran.
“Bisa jadi yang menggagalkan penganggarannya adalah oknum yang tidak ingin Ponelo maju. Di tahun 2020 pemerintah daerah telah menganggarkan 7,1 Miliar, namun anggarannya di potong tinggal 3.5 miliyar. Tapi hingga hari ini pekerjaannya tidak terlaksana,” ungkap Suprianto.
Ditempat yang sama, Herman Adam selaku kordinator lapangan dalam orasinya mengatakan, dimasa pandemi Covid-19 bukan menjadi alasan untuk membangun daerah sebab ini adalah kewajiban.
“Bappeda telah merencanakan dan sudah siap, lalu kenapa tidak terlaksana? Kami mempertanyakan sikap Bappeda sikap selaku perencana percepatan pembangunan daerah,’ kata Herman.
“Kalau memang di 2020 gagal lagi, alasannya apa? Bukan hanya pembangunan jalan Ponelo, namun beberapa pembangunan juga terkendala dengan alasan yang tidak jelas. Katanya anggarannya di rubah, sejak kapan anggaran yang telah di kucurkan di potong lagi tinggal 3.5 M?” tanya Herman.
Mithon Modanggu, selaku masyarakat Ponelo menambahkan, jantung pembangunan daerah letaknya ada di Bappeda. Sehingga pihaknya mendesak agar pembangunan jalan di Ponelo Kepulauan di percepat.
“Kami minta pekerjaan jalan Ponelo di percepat,” tegas Mithon dalam orasinya.
Selai Bappeda, massa aksi juga menggelar aksi di kantor Unit Layanan pengadaan (ULP), Dinas pekerjaan Umum (PU), kantor Bupati, dan gedung DPRD,(06)
