Kontras.id, (Pohuwato) – Adanya aspirasi tentang pengaktifan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), direspon DPRD Kabupaten Pohuwato. Dimana disampaikan Ketua DPRD, Nasir Giasi, aspirasi tersebut juga tengah dalam pembahasan DPRD.
Hanya saja, dijelaskan Ketua DPD II Golkar Pohuwato itu, Rabu (2/6/2021). Usulan tersebut membutuhkan pengkajian mendalam dari semua aspek, dengan melibatkan semua elemen baik dari para akademisi, tanaga ahli hingga masyarakat itu sendiri.
“Sambil kita melihat apakah BUMD bagaimana kedepanya. Jangan sampai biaya operasionalnya justru lebih berat, yang kemudian akan membani APBD. Sementara impact, hasil yang dihasilkan dari BUMD itu sendiri tidak bisa mengimbangi pengeluaranya,” tutur Nasir.
Yang tak kalah penting, sambung Nasir. Adalah masalah perekonomian daerah. Salah satunya terkait perputaran uang di Kabupaten di tengah pandemi. Sehingga pemerintah kedepannya diharapkanya untuk bisa memformulasikan kebijakan yang nantinya akan mendorong masyarakat untuk tertarik membelanjakan uangnya di Pohuwato.
“Jadi tidak harus lari kemana-mana lagi. Kemudian bagaimana kita bisa memproteksi serangan pasar dari luar terhadap pasar-pasar kita di daerah, seperti beras, lauk pauk dan berbagai macam bahan pangan lainya. Itu juga akan dievaluasi,” tutup Aleg dapil Marisa grup ini.
penulis : Hitler
Editor : Rolink Djafar
