Example floating
Example floating
DaerahHeadlineHukumPemerintahan

User Kades Diduga Dikuasai Sekdes, Audit Desa Buko Utara Segera ke Kejari Bolmut

×

User Kades Diduga Dikuasai Sekdes, Audit Desa Buko Utara Segera ke Kejari Bolmut

Sebarkan artikel ini
Bolmut
Ilustrasi,(foto Istimewa).

Kontras.id, (Bolmut) – Dugaan penyimpangan pengelolaan administrasi dan keuangan Pemerintah Desa (Pemdes) Buko Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), mulai mengarah pada sejumlah persoalan serius.

Selain pemeriksaan penggunaan anggaran desa, muncul pengakuan kepala desa terkait dugaan penguasaan akses administrasi keuangan oleh oknum Sekretaris Desa (Sekdes).

Persoalan tersebut mencuat ketika Inspektorat Daerah Bolmut tengah merampungkan audit investigasi atas permintaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolmut. Hasil pemeriksaan yang mencakup penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024 hingga 2025 itu ditargetkan rampung pada akhir November 2026.

Kepala Inspektorat Daerah Bolmut, Khristanto Nani, mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung. Hingga Kamis 19/11/2026, dirinya belum menerima laporan akhir dari tim auditor yang ditugaskan menangani persoalan tersebut.

“Laporannya belum ada di meja saya karena tim sementara bekerja. Insyaallah dalam waktu dekat sudah ada hasil dan langsung diserahkan ke Kejari Bolmut,” kata Khristanto.

Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irban) III Inspektorat Bolmut, Zulkarnain, menjelaskan bahwa tim pemeriksa telah meminta keterangan sejumlah penerima manfaat program yang bersumber dari ADD dan DD selama dua tahun anggaran tersebut.

Setelah mengumpulkan keterangan para penerima manfaat, pemeriksaan kini difokuskan pada penelusuran dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2024 dan 2025. Langkah ini dilakukan untuk mencocokkan dokumen administrasi dengan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

“Sekarang sementara pemeriksaan SPJ tahun 2024 dan 2025. Secara garis besar berjalan lancar. Semoga akhir bulan ini sudah bisa menarik kesimpulan dalam bentuk laporan audit investigasi,” jelas Zulkarnain.

Tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen, auditor juga tengah melakukan penghitungan untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran Pemdes Buko Utara.

“Soal indikasi kerugian negara sementara dalam progres perhitungan. Kami tim audit juga dikejar batas waktu sampai akhir bulan November ini,” ungkapnya.

Kades Ungkap Dugaan Penguasaan Akses Keuangan oleh Sekdes

Di tengah berlangsungnya audit investigasi, Kepala Desa Buko Utara, Ratna Hasani, mengungkap persoalan yang dinilainya janggal dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Ratna mengaku bahwa sejak 2024, akses pengguna atau user yang seharusnya berada dalam kewenangan kepala desa dan bendahara justru dikuasai oleh Sekdes.

Pengakuan tersebut menjadi perhatian karena akses administrasi keuangan berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Tidak hanya mempersoalkan penguasaan akses, Ratna juga mengaku tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2024 dari Sekdes. Kondisi itu membuatnya mempertanyakan transparansi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan pemerintah desa yang dipimpinnya.

Persoalan lainnya berkaitan dengan perubahan spesimen bendahara desa pada Bank SulutGo (BSG). Ratna menyebut perubahan tersebut diduga telah dilakukan, tetapi dirinya mengaku tidak mengetahui secara jelas bagaimana prosesnya berlangsung.

Bahkan, Ratna menceritakan pengalaman ketika beberapa kali mendatangi kantor BSG Boroko bersama Sekdes. Menurut pengakuannya, ia justru diminta menunggu di luar kantor bank, sementara Sekdes masuk seorang diri.

“User milik kami sejak 2024 dikuasai oleh Sekdes. Soal spesimen juga sepengetahuan kami sudah dirubah. Bahkan pernah saya dan Sekdes ke kantor BSG, tapi saya hanya disuruh tunggu di luar bank,” kesalnya.

Audit Investigasi Diharapkan Ungkap Fakta Pengelolaan Dana Desa

Pengakuan Ratna tersebut menambah daftar persoalan yang perlu diperjelas dalam tata kelola administrasi dan keuangan Pemdes Buko Utara.

Terlebih, dugaan penguasaan akses pengguna, persoalan laporan pertanggungjawaban, hingga perubahan spesimen bendahara berkaitan dengan mekanisme pengendalian dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Meski demikian, berbagai persoalan yang disampaikan kepala desa tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut. Belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian keuangan negara.

Hasil audit investigasi Inspektorat Bolmut kini menjadi bagian penting untuk memperjelas pengelolaan ADD dan DD tahun anggaran 2024–2025, termasuk menelusuri kesesuaian dokumen pertanggungjawaban dengan realisasi penggunaan anggaran.

Apabila pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai target pada akhir November 2026, laporan hasil audit akan diserahkan kepada Kejari Bolmut untuk dipelajari dan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, dugaan penguasaan akses administrasi keuangan oleh Sekdes juga membutuhkan penjelasan dari pihak yang bersangkutan agar persoalan tersebut dapat dilihat secara berimbang.

Hingga berita ditulis, belum terdapat keterangan Sekdes Buko Utara maupun pihak Bank SulutGo terkait pengakuan Ratna Hasani.

Kini, perhatian tertuju pada hasil audit investigasi Inspektorat Bolmut. Apakah pemeriksaan tersebut akan menemukan penyimpangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara, atau justru mengungkap persoalan administrasi yang perlu dibenahi, masih menunggu kesimpulan resmi auditor.

Share:  
Example 120x600