Kontras.id, (Pohuwato) – Dugaan keterlibatan oknum anggota Polsek Popayato Barat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Molosipat Utara kini menjadi sorotan.
Namun, ketika dikonfirmasi mengenai dugaan yang mengarah kepada anak buahnya, Kapolsek Popayato Barat, Iptu Ilham Siplizand belum memberikan penjelasan.
Kontras.id telah berupaya meminta klarifikasi kepada Iptu Ilham melalui pesan WhatsApp sejak Senin, 16 November 2026. Sayangnya tidak ada jawaban yang diberikan meski pesan tersebut telah diterima, sebagaimana ditandai dua centang pada aplikasi WhatsApp.
Bahkan, pesan yang dikirimkan awak media diketahui telah terhapus secara otomatis dari ruang percakapan. Hal itu lantaran akun WhatsApp yang digunakan Iptu Ilham menerapkan pengaturan pesan sementara dengan durasi 24 jam.
Baca Juga:
Ekskavator Bebas Beroperasi di PETI Molosipat Utara Pohuwato, Diduga Dikawal Oknum Polisi
Sebelumnya, Kontras.id telah mengungkap dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI menggunakan alat berat jenis ekskavator di Desa Molosipat Utara. Kegiatan yang diduga melanggar ketentuan pertambangan tersebut disinyalir tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Di tengah larangan terhadap praktik pertambangan ilegal, sejumlah ekskavator justru diduga terus mengeruk material di beberapa titik. Aktivitas itu berlangsung di wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras.id, sedikitnya 18 unit ekskavator diduga beroperasi di lima lokasi berbeda. Sebarannya meliputi Dusun Mada, Hungo, Singgopi, Balongka, hingga Balongka Cabang Kanan.
Namun, persoalan PETI di wilayah tersebut tidak hanya berkutat pada banyaknya alat berat yang beroperasi. Redaksi juga menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang anggota Polsek Popayato Barat berinisial R alias Firman.
Sumber Kontras.id menduga sejumlah aktivitas ekskavator dan pengusaha PETI di kawasan itu memperoleh perlindungan dari oknum polisi tersebut. Dugaan ini memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak yang melindungi kegiatan pertambangan ilegal di wilayah hukum Polsek Popayato Barat.
Lebih jauh, Firman juga dituding diduga menerima setoran uang dari para pengusaha tambang ilegal. Sumber bahkan menyebut setiap unit ekskavator diduga dibebankan uang atensi sebesar Rp30 juta.
Baca Juga:
Anggota Polisi Diduga Bekingi Aktivitas PETI di Molosipat Utara Pohuwato Berpangkat Bripka
Anggota polisi berinisial R tersebut diketahui berpangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka). Berdasarkan informasi yang diterima Kontras.id, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Unit (Kanit) Intel Polsek Popayato Barat.
Di lingkungan masyarakat, sosok tersebut disebut lebih dikenal dengan nama Firman. Nama itu dikabarkan cukup familiar, baik di kawasan pertambangan emas ilegal maupun di tengah warga Kecamatan Popayato Barat.
Menurut sumber Kontras.id, Firman diduga memiliki hubungan dengan sejumlah pengusaha PETI di Molosipat Utara. Bahkan, ia dituding berperan mendatangkan pengusaha tambang dari luar wilayah Popayato dan daerah sekitarnya.
Sumber yang sama menyebut pelaku usaha lokal di kawasan tersebut hanya berkisar empat hingga lima orang. Sementara sebagian besar pengusaha yang menjalankan aktivitas pertambangan diduga berasal dari luar daerah.
Hingga berita ditulis pada Rabu, 18/11/2026, Kapolsek Popayato Barat, Iptu Ilham Siplizand belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi tersebut.
Klarifikasi dari pihak kepolisian masih diperlukan untuk menjawab berbagai dugaan yang berkembang, termasuk tudingan terhadap anggotanya.














