Kontras.id, (Bolmut) – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan bangsa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut juga memanfaatkan peringatan tersebut untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolmut.
Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada Selasa 10/11/2026 diawali dengan upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Bupati Bolmut. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolmut, Moh. Aditya Pontoh, S.IP, bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Komandan Upacara dipercayakan kepada Sertu Susilo.
Dalam amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang dibacakannya, Aditya menegaskan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Peringatan setiap 10 November menjadi pengingat atas keberanian, pengorbanan, dan ketulusan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kepahlawanan, seperti persatuan, keteladanan, keberanian, dan pengabdian. Semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dinilai tetap relevan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Semangat perjuangan tersebut juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan saat ini. Pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perbaikan pelayanan publik menjadi bagian dari perjuangan generasi masa kini untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat.
Tidak hanya melalui upacara peringatan, Pemkab Bolmut juga mengambil langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Bersama Kejari Bolmut, pemerintah daerah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang koordinasi penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandatanganan kerja sama tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Fokusnya mencakup penanganan tuntutan ganti kerugian daerah serta dukungan penyelesaian persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Pada kesempatan yang sama, Kejari Bolmut menyerahkan pendapat hukum atau Legal Opinion kepada pemerintah daerah terkait permasalahan Barang Milik Daerah yang tercatat sebagai aset Pemkab Bolmut.
Pendapat hukum tersebut diharapkan menjadi landasan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah penyelesaian persoalan aset. Dengan demikian, pengelolaan Barang Milik Daerah dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah rangkaian kegiatan di halaman Kantor Bupati, peringatan Hari Pahlawan dilanjutkan dengan upacara tabur bunga di kawasan Pantai Batu Pinagut, Boroko.
Dalam kegiatan tersebut, Plt. Bupati bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Kapolres Bolmut, AKBP Andhika Fitransyah S.I.K., M.Han., bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam prosesi tabur bunga tersebut.
Prosesi tabur bunga sekaligus menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Bolmut. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang, tetapi juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa pembangunan daerah membutuhkan persatuan, tanggung jawab, dan pengabdian bersama.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Ketua TP-PKK Bolmut, Moy Olivia Pontoh-Mamonto, Kapolres, Kajari, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah, perwakilan Kantor Pertanahan dan Kementerian Agama, Kepala BPS, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Direktur RS Pratama, pejabat utama Polres Bolmut, pimpinan BSG, para camat, sangadi se-Kabupaten Bolmut, serta insan pers.
Melalui peringatan Hari Pahlawan 2026, Pemkab Bolmut menegaskan komitmennya untuk menerjemahkan nilai-nilai kepahlawanan ke dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa harus berjalan seiring dengan upaya membangun pemerintahan yang bertanggung jawab, memperkuat kepastian hukum, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
