Kontras.id, (Bolmut) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab( Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) berupaya mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat terkait kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan mekanisme pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Persoalan tersebut menjadi agenda utama dalam audiensi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolmut, Mohammad Aditya Pontoh bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Agus Fatoni, Rabu 04/11/2026.
Dalam pertemuan tersebut, Aditya tidak datang sendiri. Ia didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda, Kepala BPKAD, Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bidang Anggaran.
Audiensi itu membahas sejumlah persoalan penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Fokus pembicaraan diarahkan pada kebijakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat serta kepastian skema pembiayaan PPPK, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Aditya menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk memperoleh penjelasan sekaligus arahan langsung dari pemerintah pusat. Menurutnya, kepastian regulasi mengenai TKD dan pembiayaan PPPK sangat dibutuhkan karena berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan belanja.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap dapat memperoleh solusi dan kejelasan terkait kebijakan transfer ke daerah serta skema pembiayaan PPPK. Hal ini penting agar perencanaan dan penganggaran daerah dapat disusun secara tepat,” ujar Aditya.
Ia menegaskan, koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan agar kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Bolmut tetap sejalan dengan ketentuan dan regulasi nasional.
Kejelasan mengenai besaran dan mekanisme transfer ke daerah, termasuk pembiayaan tenaga PPPK, menjadi persoalan penting bagi keberlanjutan fiskal pemerintah daerah. Kepastian tersebut diperlukan agar penyusunan prioritas anggaran tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan dasar kepada masyarakat.
Bagi Pemkab Bolmut, hasil koordinasi ini diharapkan menjadi landasan dalam menentukan langkah penganggaran ke depan, terutama untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan tetap dapat terakomodasi di tengah dinamika kebijakan keuangan pemerintah pusat.
