Kontras.id, (Gorontalo) – Dia punya kans kuat menjadi Wakil Presiden (Wapres) RI untuk kedua kalinya. Jalan menuju kursi nomor dua di republik ini terbilang mulus. Ia calon tunggal dan mengantongi banyak dukungan dari tokoh-tokoh nasional. Namun, ia justru menolaknya. Sosok tersebut adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX alias Dorodjatun.
Dorodjatun adalah Raja Yogyakarta kelahiran 12 April 1912, menjabat sebagai Wapres RI kedua pada periode 24 Maret 1973 hingga 23 Maret 1978.
Kisah Dorodjatun menolak menduduki kursi Wapres diceritakan oleh Soeharto dalam autobiografinya yang berjudul Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989). Saat itu, secara mengejutkan, Dorodjatun menolak mencalonkan diri sebagai pendamping Soeharto pada Pemilu 1978.
Ketika ditanya alasannya, jawaban Dorodjatun terkesan diplomatis.
“Saya tanyakan, apa sebabnya. Apa ada pertentangan? ‘Tidak’, jawabnya,” tulis Soeharto.
“Menurut penilaian beliau, lebih baik beliau berada di luar lembaga tinggi negara, untuk turut mempersatukan bangsa. Dengan demikian, menurut beliau, akan lebih baik, akan lebih fleksibel,” sambung Soeharto.
Sahabat karib Dorodjatun, Adam Malik, pernah mencoba membujuknya agar bersedia kembali maju, tapi gagal. Menurutnya, Dorodjatun memegang teguh filosofi Sabda Pandita Ratu: ucapan seorang pemimpin adalah janji yang pantang ditarik kembali.
Ironisnya, Adam Malik-lah yang kemudian menggantikan posisi Dorodjatun. Sebelum menerima tawaran tersebut, Adam Malik sempat meminta saran kepadanya. Dikutip Tirto.id dari majalah Intisari (12 Mei 2015), Dorodjatun secara tersirat melarang sahabatnya itu menerima pinangan Soeharto.
“…karena Anda akan menyesal.”
Kendati telah diperingatkan, Adam Malik tetap mengambil jalan tersebut dan resmi mendampingi Soeharto.
Tak Nyaman dengan Protokol Istana
Dalam buku Sang Demokrat Hamengku Buwono IX: Dokumen Setelah Sri Sultan (1988), terungkap beberapa alasan lain di balik penolakan tersebut.
Selama menjabat, Dorodjatun merasa tidak nyaman dengan berbagai tetek bengek protokol istana. Selain itu, faktor kesehatan juga kerap disebut sebagai salah satu alasannya menepi.
Keinginannya untuk kembali dekat dengan rakyat tertuang dalam salah satu pernyataannya: “Hanya dapat dilaksanakan jika saya melepaskan diri dari ‘hambatan resmi’ yang melekat pada kedudukan Wakil Presiden.”
Seperti Air dan Minyak dalam Satu Wadah
Di balik alasan-alasan normatif tersebut, ada satu faktor utama yang diyakini menjadi akar masalahnya. Hubungan antara Dorodjatun dan Soeharto ibarat air dan minyak dalam satu wadah: tampak tenang di pemerintahan yang sama, tapi mustahil menyatu secara prinsip dan ideologi.
Hal ini dikonfirmasi oleh eks Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, pada 2013 silam (dikutip dari Tirto.id). Menurutnya, Dorodjatun sangat menyadari bahwa perilaku Soeharto selama menjabat Presiden RI tidak semuanya benar.
“Beliau tahu, atasannya, presiden, menyimpang, tapi diam saja,” ungkap Syafii Maarif.
Peringatan Dorodjatun kepada Adam Malik seolah menjadi bukti kuat adanya ketidakcocokan politik dan prinsip antara sang Sultan dan sang Jenderal.
Walau begitu, Raja Yogyakarta ini memilih mengubur segalanya dalam hati. Ia melawan “Raja Jawa” tanpa perlu membuat kegaduhan. Hingga ia mengembuskan napas terakhir pada 2 Oktober 1988, alasan pasti mengapa Dorodjatun enggan bertahan di lingkar kekuasaan Orde Baru tetap menjadi misteri yang masih abu-abu.
