Kontras.id, (Kabupaten Gorontalo) – Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo, Tonny S. Junus mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan atau simbol kenegaraan.
Menurutnya, Pancasila perlu menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial demi mendorong Kabupaten Gorontalo yang maju, adil, dan berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Tonny ketika membuka Dialog Kebangsaan Tingkat Kabupaten Gorontalo Tahun 2026 di Kasmat Lahay Convention Center (KLCC), Limboto, Selasa 20/10/2026.
Forum ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman kebangsaan sekaligus menghubungkan nilai ideologi negara dengan agenda pembangunan daerah.
Kegiatan yang digagas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gorontalo melalui Bidang Ideologi itu mengusung tema “Kontekstualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Ethico-Spiritus Negara Bangsa Indonesia yang Bhinneka untuk Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan.”
Dalam sambutannya, Tonny menekankan bahwa Pancasila tidak semestinya hanya dipahami sebagai teks konstitusi, lambang negara, atau materi hafalan. Nilai-nilai di dalamnya, kata dia, harus tercermin dalam perilaku masyarakat, kebijakan pemerintah, serta cara negara melayani rakyat.
“Pancasila harus menjadi kompas moral sekaligus orientasi etik dalam setiap aspek kehidupan kita. Kelima silanya merupakan satu kesatuan yang utuh, saling menjiwai, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain,” tegas Tonny.
Ia turut menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang berkontribusi menyelenggarakan dialog tersebut. Tonny menilai, pertemuan lintas elemen seperti ini penting untuk menyatukan pemikiran, menumbuhkan kesadaran bersama, dan memperkuat komitmen menjaga Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman kehidupan berbangsa.
Lebih jauh, Tonny mengaitkan pengamalan Pancasila dengan agenda restorasi Kabupaten Gorontalo. Baginya, restorasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan yang hanya tampak di permukaan, tetapi harus disertai keberanian mengevaluasi kekurangan, membenahi persoalan, serta menghentikan praktik yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, ingin memastikan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan gedung, jalan, dan infrastruktur lainnya. Kualitas sumber daya manusia, integritas moral, solidaritas sosial, serta perbaikan tata kelola pemerintahan juga harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan.
“Kemajuan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak pembangunan yang dapat kita wujudkan, melainkan juga tentang seberapa besar manfaat pembangunan itu dirasakan oleh rakyat,” ujar Tonny.
Atas dasar itu, ia mendorong agar nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, peningkatan pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan. Prinsip keadilan sosial, menurut pesan yang disampaikan dalam dialog tersebut, perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tonny juga mengajak berbagai unsur masyarakat untuk mengambil peran dalam memperkuat karakter kebangsaan. Ia menekankan bahwa tanggung jawab menjaga nilai-nilai Pancasila tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh warga.
Di lingkungan pendidikan, para pendidik diharapkan terus membangun karakter serta menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Sementara itu, keluarga perlu menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar mengenai moral, tanggung jawab, dan kepribadian.
Tokoh agama juga diharapkan berkontribusi memperkuat nilai spiritualitas, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Adapun tokoh adat memiliki peran penting dalam merawat kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat sekaligus perekat persatuan di Kabupaten Gorontalo.
Tonny berharap dialog kebangsaan tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi mampu melahirkan pemikiran yang kritis, konstruktif, dan dapat diterapkan. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah bagaimana nilai kemanusiaan diterjemahkan ke dalam pelayanan publik yang terbuka dan dapat menjangkau masyarakat secara inklusif.
Ia turut menyoroti pentingnya memperkuat komitmen bersama untuk melawan berbagai tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, termasuk intoleransi, korupsi, diskriminasi, dan penyebaran informasi palsu. Upaya tersebut dinilai perlu berjalan seiring dengan pembenahan pemerintahan dan pembangunan karakter masyarakat.
“Jadikan dialog kebangsaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, memperbarui semangat pengabdian, dan membangun tekad bersama dalam merestorasi Kabupaten Gorontalo menuju daerah yang berkemajuan, berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan,” pesan Tonny.
Dialog tersebut menghadirkan Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Prof. Dr. Muhammad Sabri, M.Ag., sebagai narasumber utama. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperdalam pembahasan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi panel, serta sesi tanya jawab. Melalui forum tersebut, peserta diajak mendalami relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan sosial sekaligus mendukung arah pembangunan Kabupaten Gorontalo.
Sejumlah unsur turut menghadiri kegiatan itu, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gorontalo, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga para camat se-Kabupaten Gorontalo.
Hadir pula Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Gorontalo, Ny. Maryam Sofyan Puhi, Ketua Persatuan Istri Anggota Dewan (PIAD) Kabupaten Gorontalo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gorontalo, serta undangan lainnya.
Pemkab Gorontalo berharap dialog ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat persatuan, membangun karakter kebangsaan, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan.
Agenda restorasi daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keadilan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
