Kontras.id, (Gorontalo) – Optimalisasi pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Bupati Sofyan Puhi secara resmi membuka kegiatan Pertemuan Advokasi, Koordinasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu tingkat Kabupaten Gorontalo Tahun 2026 di Hotel FOX, Kota Gorontalo, Kamis 15/10/2026.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Posyandu dalam memberikan pelayanan dasar yang terintegrasi melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Sejumlah unsur pemerintah dan tenaga kesehatan turut hadir, termasuk Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Gorontalo, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu enam SPM, camat atau perwakilannya dari Boliyohuto, Tolangohula, Asparaga, dan Mootilango, kepala puskesmas, kader kesehatan, serta kepala desa dan lurah.
Dalam sambutannya, Sofyan menegaskan bahwa fungsi Posyandu kini tidak lagi terbatas pada penimbangan balita dan pemeriksaan ibu hamil. Posyandu telah diarahkan menjadi pusat pelayanan yang mencakup enam bidang SPM sehingga membutuhkan dukungan lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.
“Posyandu kita telah mentransfer dirinya menjadi enam layanan SPM. Ini tinggal bagaimana kita mengoptimalkan keberadaannya melalui sinergi lintas sektor dan OPD pengampu agar bisa diakses langsung hingga ke tingkat desa,” ujar Sofyan.
Selain mendorong penguatan layanan Posyandu, Bupati juga menyoroti sejumlah persoalan kesehatan dan sosial yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Ia meminta Tim Pembina Posyandu bersama perangkat daerah dan instansi terkait mengawal upaya penanganan empat isu utama, mulai dari kematian ibu dan bayi hingga pelayanan bagi warga dengan gangguan kejiwaan.
Persoalan pertama yang menjadi perhatian adalah penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Evaluasi di tingkat kecamatan masih menunjukkan adanya kasus yang membutuhkan penanganan lebih intensif, termasuk melalui perhatian terhadap kondisi gizi, kemampuan ekonomi keluarga, serta akses terhadap pelayanan kesehatan.
Masalah berikutnya adalah penanganan tuberkulosis (TBC) dan pencegahan malaria. Pemerintah daerah berupaya memperkuat penanganan kasus TBC sekaligus mengantisipasi penyebaran malaria yang sebelumnya dilaporkan meningkat di sejumlah wilayah. Genangan air dan mobilitas penduduk disebut sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan.
Pencapaian target imunisasi juga menjadi agenda yang disoroti dalam kegiatan tersebut. Sofyan mengingatkan pentingnya mengejar target imunisasi hingga batas waktu 10 Oktober 2026 agar perlindungan terhadap anak-anak dapat ditingkatkan. Tanggal tersebut telah berlalu saat kegiatan berlangsung pada 15 Oktober 2026, sehingga capaian dan tindak lanjut program perlu menjadi perhatian evaluasi.
Di samping itu, Sofyan menyoroti laporan mengenai warga dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tercatat di sejumlah kecamatan. Ia meminta jajaran kesehatan, terutama puskesmas, memberikan pendampingan dan penanganan medis secara manusiawi agar warga yang membutuhkan pertolongan memperoleh layanan yang sesuai.
Melalui pelaksanaan Bimtek ini, Sofyan berharap para peserta mampu memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan Posyandu sekaligus meningkatkan koordinasi antarsektor. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo.
Penguatan Posyandu, menurut arah kebijakan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, perlu berjalan beriringan dengan penanganan persoalan kesehatan yang menjadi prioritas daerah.
Sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih terpadu dan menjangkau masyarakat secara merata.
