Kontras.id, (Gorontalo) – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Gorontalo kembali menjadi sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Utara–Gorontalo (Badko Sulutgo).
HMI menilai persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari panjang atau pendeknya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Organisasi mahasiswa itu justru mempertanyakan tata kelola distribusi BBM subsidi dari hulu hingga ke pengguna akhir.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan ESDM HMI Badko Sulutgo, Al Misba Ali Dudego meminta sejumlah aspek distribusi dibuka kepada publik. Di antaranya kuota masing-masing SPBU, realisasi penyaluran, penggunaan QR Code atau barcode, pola kendaraan yang melakukan pengisian berulang, hingga dugaan pengetapan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Jangan hanya bicara antrean. Buka seluruh datanya, siapa pemilik SPBU, siapa yang mengawasi, bagaimana kuotanya, ke mana BBM itu disalurkan, siapa yang membeli berulang kali, dan apakah ada konflik kepentingan dalam rantai pengawasannya. Semua harus dibuka,” tegas Misba, Senin 21/09/2026.
Antrean Mendadak Stabil, HMI Minta Penjelasan
Perubahan kondisi antrean BBM dalam beberapa waktu terakhir turut dipertanyakan HMI. Setelah sebelumnya antrean menjadi perhatian publik, situasi di lapangan disebut mulai lebih tertib dan berangsur normal.
Bagi HMI, perubahan tersebut justru perlu dijelaskan secara terbuka, terlebih sebelumnya organisasi tersebut telah menyampaikan kritik melalui poster serta mewacanakan seruan boikot terhadap Pertamina Patra Niaga.
“Pertanyaan kami sederhana: apa harus ada poster HMI dulu baru antrean bisa stabil? Apa harus ada ancaman turun ke jalan dan seruan boikot dulu baru persoalan ini ditangani serius? Kalau sekarang bisa dibuat lebih tertib dan lancar, mengapa tidak dilakukan sejak awal, saat masyarakat harus mengantre berjam-jam?” ujar Misba.
Menurut HMI, kondisi antrean yang kembali normal selama beberapa hari belum otomatis menunjukkan bahwa persoalan distribusi telah selesai. Al Misba meminta masyarakat melihat persoalan tersebut dari aspek yang lebih luas.
“Yang kami persoalkan bukan sekadar panjang-pendek kendaraan di depan SPBU, tetapi apakah distribusinya bersih, subsidinya tepat sasaran, barcode tidak disalahgunakan, tidak ada pembelian berulang, dan BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat tidak bocor ke pihak lain,” kata Misba.
Minta Perubahan Distribusi Dibuktikan dengan Data
HMI selanjutnya mendesak pihak terkait menjelaskan faktor yang menyebabkan kondisi distribusi BBM berubah. Menurut mereka, setiap perubahan seharusnya dapat ditelusuri melalui data dan bukan hanya berdasarkan kondisi antrean di lapangan.
“Kami ingin tahu apa yang sebenarnya berubah. Apakah distribusinya ditambah? Pengawasannya diperketat? Kendaraan tertentu mulai dibatasi? Atau aktivitas yang selama ini diduga menyalahgunakan BBM subsidi berhenti sementara? Semua itu harus dijawab dengan data,” kata Misba.
HMI juga menyampaikan dugaan bahwa pihak-pihak yang selama ini disebut memanfaatkan celah distribusi kemungkinan menjadi lebih berhati-hati setelah persoalan tersebut mendapat sorotan publik.
Namun, Misba menegaskan dugaan itu tidak boleh dijadikan kesimpulan tanpa pemeriksaan. Menurutnya, penyelidikan dan audit diperlukan untuk memastikan apakah memang terjadi perubahan pola setelah tekanan publik meningkat.
“Kami menduga keras sorotan publik membuat pihak-pihak yang selama ini diduga bermain menjadi lebih berhati-hati, bahkan bisa saja menghentikan aktivitasnya untuk sementara. Kalau memang tidak ada yang salah, buka datanya dan bantah dengan fakta. Tetapi jangan sampai setelah tekanan mereda, pola yang sama kembali terjadi,” ujar Misba.
HMI Soroti Dugaan “Masa Tiarap”
Perhatian HMI juga diarahkan pada kemungkinan adanya penghentian sementara aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Misba mengatakan, apabila ditemukan pola terorganisasi atau koordinasi antarpihak, hal tersebut perlu dibuktikan melalui penelusuran data transaksi dan berbagai rekaman pendukung sesuai kewenangan hukum.
“Kami tidak mau memvonis tanpa pembuktian. Tetapi justru karena ada kecurigaan publik, aparat harus masuk. Periksa komunikasi dan pola transaksinya sesuai kewenangan hukum, lalu cocokkan dengan CCTV, riwayat barcode, nomor polisi kendaraan, volume pengisian, dan waktu transaksi,” kata Misba.
“Dari situ akan terlihat apakah normalisasi ini benar-benar perbaikan sistem atau hanya penghentian sementara karena semua sedang menjadi sorotan,” sambung Misba.
HMI menyebut adanya kemungkinan “masa tiarap” dari pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kebocoran distribusi BBM subsidi. Namun, dugaan tersebut tetap membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan yang dilakukan pihak berwenang.
“Jangan sampai sekarang semua terlihat tenang karena pihak-pihak yang diduga bermain sedang tiarap menunggu situasi reda, lalu setelah publik diam, aktivitas lama kembali berjalan. Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan sekarang, selagi jejak datanya masih bisa ditelusuri,” tegas Misba.
Dugaan Jual-Beli Nomor Antrean Solar Ikut Disorot
Selain persoalan distribusi, HMI Badko Sulutgo mengaku menerima informasi mengenai dugaan jual-beli kupon atau nomor antrean solar bersubsidi.
Informasi tersebut, menurut Al Misba, perlu diverifikasi untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak yang memiliki akses terhadap mekanisme antrean maupun keterlibatan oknum tertentu dalam proses penyaluran BBM atau solar.
Ia menyebut nomor atau akses antrean tersebut diduga diperjualbelikan dengan harga Rp100 ribu atau lebih, bergantung pada posisi antrean yang diperoleh.
HMI menilai informasi tersebut harus diperiksa secara resmi dan tidak berhenti sebagai kabar yang beredar di masyarakat.
“Kalau benar ada nomor atau kupon antrean solar yang diperjualbelikan sampai ratusan ribu rupiah, ini bukan lagi masalah antrean. Ada nilai ekonomi yang muncul dari BBM subsidi. Pertanyaannya: siapa yang menguasai akses itu, siapa yang menjual, siapa yang membeli, dan siapa yang membiarkan?” ujar Misba.
Desak Audit Distribusi BBM Dibuka ke Publik
Atas berbagai persoalan tersebut, HMI Badko Sulutgo mendesak dilakukannya audit terbuka dan menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi di Gorontalo.
Audit yang diminta meliputi kuota dan realisasi penyaluran setiap SPBU, riwayat transaksi QR Code atau barcode, nomor polisi kendaraan yang melakukan pengisian berulang, volume serta frekuensi pembelian, penggunaan jeriken dan surat rekomendasi, hingga mekanisme kupon atau nomor antrean.
HMI juga meminta rekaman CCTV SPBU dan perubahan pola transaksi sebelum maupun setelah polemik distribusi BBM mencuat ikut diperiksa, terutama terhadap transaksi yang dinilai tidak wajar.
Misba menilai perbandingan data sebelum dan sesudah meningkatnya tekanan publik menjadi salah satu bagian penting untuk menguji apakah normalisasi antrean benar-benar menunjukkan perbaikan sistem.
“Bandingkan datanya. Berapa kendaraan yang mengisi berulang sebelum isu ini ramai, dan berapa sesudahnya? Berapa transaksi barcode sebelum poster dan kritik publik menguat, lalu berapa setelahnya? Berapa volume BBM yang keluar? Kalau terjadi perubahan drastis, jelaskan penyebabnya. Dari sana kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tandas Misba.
