Kontras.id, (KabupatenGorontalo) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo mulai menyiapkan perubahan besar dalam pengelolaan data pemerintahan. Satu Data Daerah tidak lagi diarahkan sekadar menjadi tempat menghimpun informasi, tetapi diproyeksikan sebagai fondasi pemerintahan digital yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Arah tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur ketika membuka Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Gorontalo di Hotel Luas, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Rabu 16/09/2026.
Workshop yang difasilitasi Program SKALA Gorontalo itu membahas penguatan tata kelola data sektoral hingga data geospasial. Pemerintah daerah didorong memastikan data yang tersedia akurat, diperbarui secara berkala, terintegrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Sugondo, kebutuhan terhadap sistem data yang kuat menjadi semakin penting karena Kabupaten Gorontalo memiliki populasi terbesar di Provinsi Gorontalo.
“Sekitar 40 persen penduduk Provinsi Gorontalo berada di Kabupaten Gorontalo. Karena itu, kalau SKALA ingin sukses, perhatian terhadap Kabupaten Gorontalo menjadi sangat penting,” kata Sugondo.
Ia menilai paradigma Satu Data perlu bergeser. Data yang hanya dikumpulkan dari masing-masing perangkat daerah tanpa integrasi dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan pemerintahan yang semakin kompleks.
Karena itu, Sugondo mendorong tiga hal berjalan bersamaan, yakni digitalisasi sistem, penggunaan AI, serta penguatan kapasitas aparatur berikut dukungan sarana dan prasarana.
“Pemerintahan digital ini bukan hanya menyatukan data. Ke depan harus mulai berbasis AI,” ujar Sugondo.
Salah satu konsep yang mulai didorong adalah pengembangan POS-ST atau Pos Satu Data Kabupaten Gorontalo. Sistem ini diarahkan agar pemerintah dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lebih cepat tanpa harus berpindah-pindah aplikasi maupun melakukan pencarian data secara manual.
“Cukup dengan memanggil POS-ST dan meminta data yang dibutuhkan, maka data itu dapat ditampilkan. Kita mulai mengarah ke sana,” jelas Sugondo.
Integrasi data, menurut Sugondo, menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang mampu membaca kondisi daerah secara utuh. Data dari berbagai sektor diharapkan tidak lagi bekerja dalam ruang masing-masing, sehingga dapat dimanfaatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.
Pemkab Gorontalo pun menyatakan kesiapan untuk membangun kerja sama dengan SKALA dalam mendorong transformasi tata kelola data di daerah.
“SKALA dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus dalam satu, bukan hanya Satu Data, tetapi satu hati dan satu jiwa,” kata Sugondo.
Di tempat yang sama, Provincial Lead Program SKALA Gorontalo, Ahmar Djalil menerangkan bahwa SKALA merupakan program Pemerintah Indonesia yang memperoleh dukungan Pemerintah Australia. Program tersebut melibatkan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
SKALA yang merupakan singkatan dari Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar diarahkan untuk membantu pemerintah meningkatkan mutu layanan dasar, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Ahmar menjelaskan, program tersebut memiliki empat fokus tematik. Keempatnya mencakup tata kelola keuangan publik, tata kelola Standar Pelayanan Minimal (SPM), tata kelola data, serta kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
“Pada pagi hari ini kita masuk pada tematik tata kelola data. Selama dua hari kita akan mendiskusikan bagaimana meningkatkan tata kelola data antara provinsi dan kabupaten agar dapat berbagi pakai data secara terintegrasi,” ungkap Ahmar.
Penguatan tata kelola tersebut, kata Ahmar, juga memiliki landasan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di tingkat Provinsi Gorontalo, kebijakan itu diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Satu Data Provinsi Gorontalo.
Dalam pelaksanaannya, SKALA juga telah memberikan dukungan terhadap pengembangan portal data Provinsi Gorontalo bernama Nusantara Gorontalo atau Nangor.
Setelah penguatan dilakukan di tingkat provinsi, Ahmar menyebut fase kedua SKALA yang direncanakan berlangsung pada 2027–2030 akan memberikan perhatian lebih besar kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Arah tersebut membuat agenda Satu Data di Kabupaten Gorontalo tidak berhenti pada urusan administrasi data. Sistem yang sedang dibangun ditargetkan menjadi bagian dari transformasi pemerintahan, termasuk membuka ruang pemanfaatan AI dalam proses pengelolaan dan penggunaan informasi untuk kebutuhan publik.
