Kontras.id, (Boltara) – Penerapan Sistem Informasi Disiplin Kehadiran ASN (SIDAK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) memasuki tahap evaluasi setelah berjalan selama satu bulan.
Evaluasi tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi sekaligus pengenalan aplikasi SIDAK yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boltara, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS., di Lantai III Kantor Bupati Boltara, Rabu 26/08/2026.
Satu bulan sejak diluncurkan, pemerintah daerah mulai menghimpun berbagai pengalaman dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggunakan aplikasi tersebut. Catatan itu menjadi bahan untuk menyempurnakan sistem agar penerapannya semakin efektif.
Tak hanya membahas tata cara pengoperasian aplikasi, forum tersebut juga menjadi ruang untuk mengevaluasi berbagai kendala teknis yang muncul selama SIDAK diterapkan.
Para peserta diberi kesempatan menyampaikan persoalan, masukan, hingga kebutuhan yang dianggap perlu diperbaiki. Seluruh masukan tersebut diharapkan menjadi dasar pembenahan agar sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Sekda Boltara, dr. Jusnan C. Mokoginta, mengatakan penerapan SIDAK merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan yang lebih disiplin, transparan, dan akuntabel.
Menurut Jusnan, sistem digital tersebut memungkinkan kehadiran ASN dipantau secara lebih terukur dan real time. Dengan begitu, kedisiplinan tidak sekadar menjadi urusan administrasi, tetapi dapat menjadi salah satu indikator dalam mengevaluasi kinerja aparatur.
“SIDAK ini merupakan langkah konkret untuk memastikan disiplin kehadiran ASN dapat terpantau secara real time. Kendala yang ditemukan selama satu bulan penerapan harus disampaikan agar dapat dicarikan solusi bersama,” ujar Jusnan.
Ia menegaskan, SIDAK tidak semata-mata dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan terhadap ASN. Sistem tersebut juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah pelayanan publik yang lebih baik,” tegas Jusman.
Dalam forum evaluasi itu, berbagai masukan dari OPD dihimpun untuk menjadi bahan perbaikan sistem. Pemerintah daerah juga membuka ruang agar penyempurnaan SIDAK benar-benar menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang ditemukan selama penerapan.
Evaluasi berkala dinilai penting agar SIDAK tidak berhenti sebatas menjadi alat pencatat kehadiran. Lebih jauh, sistem tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya kerja ASN yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kinerja.
Pemkab Boltara terus mendorong optimalisasi teknologi dalam pengelolaan aparatur. Digitalisasi pengawasan kehadiran diharapkan membuat kedisiplinan ASN semakin terukur sekaligus berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pada akhirnya, penguatan disiplin melalui SIDAK diharapkan tidak hanya terlihat dalam angka kehadiran, tetapi juga tercermin pada peningkatan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, pimpinan OPD, Direktur Utama RSUD Boltara, para camat, administrator, serta pejabat eselon IV.
