Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Pohohimbunga Bapelitbangda, Kamis 16/07/2026.
Rakor yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Boltara itu secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Boltara, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS. Kegiatan tersebut mengusung tema, “Mewujudkan Reforma Agraria yang Berkeadilan, Tertib Hukum, dan Berkelanjutan bagi Masyarakat.”
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa rapat koordinasi awal menjadi tahapan strategis sebagai fondasi pelaksanaan seluruh agenda Gugus Tugas Reforma Agraria sepanjang tahun 2026.
Melalui forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan program reforma agraria. Selain itu, rakor juga menjadi wadah untuk menyusun rencana kerja, menetapkan jadwal kegiatan, serta mengidentifikasi berbagai tantangan berikut langkah penyelesaiannya.
Menurut Sekda, keberhasilan reforma agraria tidak semata-mata ditentukan oleh tertib administrasi, melainkan juga bergantung pada kuatnya sinergi dan kolaborasi seluruh unsur yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota GTRA agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan integritas, kejujuran, serta semangat pelayanan kepada masyarakat.
Setiap tahapan pelaksanaan program, kata dia, harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.
Lebih lanjut, kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga tujuan reforma agraria dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sekda turut mendorong seluruh perangkat daerah terkait agar memberikan dukungan optimal, mulai dari penyediaan data yang akurat, penguatan sumber daya manusia, dukungan anggaran, hingga penyediaan fasilitas pendukung lainnya.
Komitmen lintas sektor tersebut dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program reforma agraria berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Boltara.
Pemkab Boltara sendiri telah menetapkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Karena itu, keberhasilan program tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boltara, perwakilan Kejaksaan Negeri Boltara, Danramil Kaidipang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta peserta dari berbagai instansi terkait.
