Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus memperkuat tata kelola keuangan di sektor kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Workshop Pengelolaan Keuangan melalui Aplikasi E-BLUD bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Kesehatan Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Ruang Rapat BPKPD Boltara, Kamis 09/07/2026.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Fadly T. Usup, SE., MM, yang hadir mewakili Bupati Bolaang Mongondow Utara.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Fadly menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltara berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pada setiap proses pengelolaan anggaran.
Ia menjelaskan, keberadaan BLUD di bidang kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan sistem yang lebih fleksibel, BLUD diharapkan mampu menghadirkan layanan yang cepat, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, menurutnya, fleksibilitas tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang tertib, patuh terhadap regulasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang andal agar pengelolaannya semakin transparan dan akuntabel.
“Akhir kata maka dari itu saya menegaskan, transformasi digital dalam pengelolaan keuangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” tegas Fadly.
Melalui penerapan Aplikasi E-BLUD, pemerintah berharap proses pelaporan keuangan menjadi lebih mudah, data yang dihasilkan semakin akurat, serta mampu mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan layanan kesehatan.
Workshop ini juga menjadi sarana meningkatkan kapasitas para pengelola BLUD agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi digital dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih modern dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Inspektorat Daerah, Kepala BPKD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum, Direktur RSUD, Direktur RS Pratama Bintauna, para narasumber, serta seluruh peserta workshop yang berasal dari unit pelayanan kesehatan di Kabupaten Boltara.
