Kontras.id, (Gorontalo) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo mendorong agar Festival Seni dan Budaya Jawa Tondano (Jaton) tidak lagi sekadar menjadi agenda tahunan di tingkat daerah, tetapi ditetapkan sebagai salah satu agenda resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, saat menghadiri pembukaan Festival Seni dan Budaya Jawa Tondano yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo, Indah Syaida Rusli Habibie, Rabu 08/07/2026.
Menurut Sugondo, keberadaan masyarakat Jawa Tondano di Kabupaten Gorontalo memiliki nilai sejarah, budaya, dan sosial yang besar. Karena itu, pelestarian budaya Jaton tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi juga perlu mendapat perhatian di tingkat provinsi.
Ia menilai, besarnya pengaruh budaya Jaton di Gorontalo menjadi alasan kuat agar festival tersebut memperoleh ruang promosi yang lebih luas melalui kalender kegiatan resmi pemerintah daerah.
“Eksistensi Jawa Tondano yang dominan di Kabupaten Gorontalo bukan hanya milik Kabupaten Gorontalo, tetapi milik Provinsi Gorontalo. Ini akan menjadi bagian dari event dan kalau perlu dicatatkan sebagai Calendar of Event Provinsi Gorontalo di Dinas Pariwisata,” ujar Sugondo.
Selain membahas penguatan budaya, Sugondo juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perjuangan masyarakat terkait usulan Kiai Mojo sebagai Pahlawan Nasional. Dukungan tersebut, kata dia, akan diwujudkan melalui pendampingan administrasi maupun dukungan moral hingga seluruh tahapan usulan dapat berjalan dengan baik.
“Langkah ini diambil karena rekam jejak sejarah dan kontribusi besar Kiai Mojo dinilai sudah sangat pantas dan luar biasa bagi perjalanan bangsa dan tanah air Indonesia,” ungkap Sekda.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa Kabupaten Gorontalo, tepatnya Desa Yosonegoro, telah ditetapkan sebagai tuan rumah Festival Jaton tahun 2028. Penunjukan tersebut menjadi momentum penting untuk mempersiapkan penyelenggaraan yang lebih berkualitas.
Sugondo berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mulai melakukan persiapan sejak dini agar festival dua tahun mendatang mampu menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus menarik minat wisatawan dari berbagai daerah.
“Agenda besar ini langsung dicatat sebagai pekerjaan rumah (PR) penting bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan festival di masa depan dapat berjalan lebih megah dan sukses,” tandas Sugondo.
