Kontras.id, (Boltara) – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., menghadiri exit meeting pemeriksaan terinci yang digelar BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Rapat Bupati, Selasa 05/05/2026.
Kegiatan exit meeting ini menjadi penutup dari rangkaian pemeriksaan intensif yang berlangsung sejak 6 April hingga 5 Mei 2026.
Selama kurang lebih satu bulan, tim auditor BPK melakukan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari administrasi, pelaksanaan program, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dalam forum tersebut, tim BPK menyampaikan hasil sementara pemeriksaan kepada pemerintah daerah. Meski belum bersifat final, hasil ini menjadi dasar penting sebelum penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi.
Exit meeting juga menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, serta melengkapi data yang masih dibutuhkan oleh auditor. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan setiap temuan yang dicatat benar-benar akurat dan telah melalui proses verifikasi secara menyeluruh.
Kehadiran Bupati dalam exit meeting tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap proses audit yang dilakukan oleh BPK.
Selain Bupati, kegiatan ini turut dihadiri oleh tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, para Asisten Sekretariat Daerah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sinergi antara auditor dan pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel ke depan.
Meski hasil sementara telah dipaparkan, publik masih menantikan laporan final BPK yang akan menjadi penentu penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Boltara.
LHP nantinya akan memuat secara rinci temuan, rekomendasi, serta langkah-langkah perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Exit meeting ini bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi titik krusial dalam menentukan arah perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Perhatian publik kini tertuju pada hasil akhir, apakah Boltara mampu mempertahankan reputasi, atau justru menghadapi catatan serius dari auditor negara.
