Kontras.id, (Gorontalo) – Suasana Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Rabu (4/3/2026) siang, berbeda dari biasanya. Sekitar 20 wartawan mendatangi gedung wakil rakyat itu setelah memperoleh informasi adanya rapat pembahasan kerja sama media. Namun, setibanya di lokasi, para pewarta mendapati hanya Komisi I yang berada di tempat. Komisi II, III, dan IV tidak terlihat di kantor.
Pantauan di lokasi menunjukkan Komisi I tetap menjalankan agenda kerja sejak siang. Pada pukul 13.00 WITA, komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum itu menggelar rapat bersama Sekretaris DPRD dan jajarannya.
Sekitar pukul 14.30 WITA, Komisi I melanjutkan agenda dengan menggelar rapat bersama mitra kerjanya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo. Pertemuan yang berlangsung hingga pukul 15.30 WITA itu membahas sejumlah isu strategis, termasuk pelayanan informasi publik dan tata kelola komunikasi pemerintahan.
Kehadiran penuh Komisi I di kantor menjadi kontras dengan pola kerja pada periode-periode sebelumnya. Pada masa lalu, aktivitas kedewanan kerap didominasi perjalanan dinas, terutama mulai pertengahan pekan. Bahkan sebagian anggota sudah bertolak sejak Selasa dengan menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Frekuensi perjalanan dinas yang tinggi berdampak pada penggunaan anggaran. Pada 2025, tercatat ada anggota DPRD yang menggunakan SPPD hingga 35 kali dalam satu tahun. Intensitas tersebut dinilai berpotensi membuat belanja perjalanan dinas membengkak dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di tengah sorotan atas penggunaan anggaran perjalanan dinas itu, langkah Komisi I yang tetap berkantor dan menggelar rapat-rapat internal maupun dengan OPD menjadi perhatian. Tanpa meninggalkan daerah, komisi ini tetap menjalankan fungsi pengawasan, pembahasan, dan penyerapan aspirasi.
Pantauan pada Rabu siang itu memperlihatkan perbedaan pendekatan kerja antar-komisi. Ketika sebagian anggota berada di luar daerah, Komisi I memilih tetap berada di kantor, menerima tamu, dan melaksanakan rapat. Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa agenda kedewanan dapat dijalankan tanpa selalu mengandalkan perjalanan dinas.
