Kontras.id, (Gorontalo) – Dukungan konkret pemerintah terhadap pengkaderan generasi muda melalui organisasi mahasiswa dan kepemudaan menjadi sorotan utama dalam Rembuk Pemuda 2025. Kegiatan yang digagas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo di Manna Cafe, Kota Gorontalo, pada Selasa (17/06/2025) menghadirkan Ghalieb Lahidjun, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, sebagai narasumber.
Di hadapan perwakilan berbagai organisasi kepemudaan, Ghalib Lahidjun menegaskan bahwa proses pengkaderan merupakan fondasi vital bagi terbentuknya kepemimpinan. Namun, ia menyayangkan minimnya perhatian serius dari pemerintah sejauh ini.
“Proses pengkaderan adalah fondasi utama terbentuknya kepemimpinan. Sayangnya, hingga kini belum mendapat sentuhan serius dari pemerintah. Padahal, seluruh struktur kepemimpinan—baik organisasi kampus hingga partai politik—berakar dari sistem pengkaderan ini,” jelas Ghalib dalam paparannya.
Mantan Ketua KNPI Provinsi Gorontalo ini mengungkapkan bahwa Komisi IV DPRD Gorontalo bersama Dispora telah menyepakati langkah-langkah intervensi pemerintah yang lebih konkret. Dukungan dalam bentuk subsidi, fasilitasi program, dan regulasi yang mendukung dinilai krusial untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Gorontalo.Ghalib menekankan bahwa negara tidak seharusnya abai terhadap proses pengkaderan, meskipun hasil akhirnya seringkali menjadi kebanggaan.
“Kita tidak bisa terus mengabaikan proses pengkaderan, padahal hasilnya menjadi kebanggaan. Negara harus hadir sejak awal proses, bukan hanya saat menerima penghargaan atas meningkatnya IPP,” ujarnya.
Forum Rembuk Pemuda 2025 berhasil merumuskan empat rekomendasi penting. Salah satu poin utamanya adalah mendesak partisipasi aktif pemerintah dalam pengembangan organisasi kepemudaan sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Ghalib juga menepis kekhawatiran bahwa keterlibatan pemerintah akan membungkam suara kritis pemuda. Sebaliknya, ia meyakini intervensi yang tepat justru akan memperkuat kapasitas dan semangat juang organisasi kepemudaan dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah.
“Intervensi bukan berarti membatasi, melainkan memperkuat. Pemerintah harus mengakui bahwa pengkaderan adalah hak pemuda dan menjadi tanggung jawab negara,” tegas Ghalib.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi kolaborasi antara pemuda dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas generasi muda di Gorontalo.
