Kontras.id, (Gorontalo) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo menjalin kerja sama strategis dalam bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
Nota kesepakatan (MoU) ini ditandatangani oleh Pjs. Bupati Gorontalo Syukri J. Botutihe dan Kepala Kejari Kabupaten Gorontalo Abvianto Syaifulloh di Kantor Bupati Gorontalo, Kamis 10/10/2024.
Kerja sama ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan taat hukum. Kepala Kejari Gorontalo, Abvianto Syaifulloh menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada Pemkab Gorontalo guna mencegah potensi pelanggaran hukum di bidang perdata dan TUN.
“Langkah ini merupakan upaya preventif agar kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai aturan. Pendampingan hukum ini akan membantu meminimalkan potensi kesalahan administratif maupun pelanggaran hukum,” ujar Abvianto.
Abvianto juga menyoroti pentingnya peran Kejaksaan dalam memberikan masukan hukum pada setiap tahap perumusan kebijakan.
“Kami ingin menjadi mitra strategis bagi Pemkab Gorontalo, tidak hanya dalam penyelesaian kasus hukum, tetapi juga dalam pencegahan potensi pelanggaran,” kata Abvianto.
Penjabat sementara (Pjs) Bupati Gorontalo, Syukri J. Botutihe menegaskan bahwa kerja sama ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Gorontalo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik kkorupsi
“Pendampingan dari Kejaksaan menjadi faktor penting untuk memastikan semua kebijakan pemerintah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Gorontalo berharap mampu meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Sistem yang lebih patuh hukum dinilai mampu mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut dari MoU ini, Pemkab Gorontalo dan Kejari akan mengadakan serangkaian pelatihan serta pendampingan teknis bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab. Program ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas mereka.
Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gorontalo tetapi juga menjadi langkah nyata menuju pelayanan publik yang lebih berkualitas. Dengan tata kelola yang lebih baik, Kabupaten Gorontalo optimistis mampu menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif dan progresif.
