Kontras.id, (Bolmut) – Plt Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Moh. Aditya Pontoh, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun target kinerja yang terukur, terarah, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Aditya saat membuka kegiatan Desk Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Perangkat Daerah 2025-2029 di Aula Pohohimbungo, Bapelitbangda Bolmut, Jumat 30/10/2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029.
Menurut Aditya, pohon kinerja dan cascading merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap sasaran pembangunan daerah diterjemahkan ke dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Penjabaran tersebut harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari pimpinan hingga staf.
“Pohon kinerja dan cascading ini adalah kunci. Kinerja Bupati harus nyambung ke kinerja Kepala Dinas, hingga ke staf. Semua harus terukur, jelas targetnya, jelas capaiannya,” kata Aditya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mengikuti proses penyusunan tersebut dengan serius. Setiap perencanaan harus memiliki keterkaitan yang jelas antara tujuan pembangunan daerah dan program kerja masing-masing OPD.
Dengan demikian, pelaksanaan RPJMD 2025-2029 tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus mampu menghasilkan capaian pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain menyoroti penyelarasan kinerja, Aditya juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut agar meningkatkan kedisiplinan dan menjalankan tugas secara profesional.
Ia menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat sehingga setiap tugas dan kewenangan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmut Jusnan C. Mokoginta, staf ahli bupati, para asisten Sekda, pimpinan OPD, sekretaris badan dan dinas, camat, kepala subbagian program dan pelaporan, serta pejabat fungsional perencana.
