Kontras id, (Boltara) – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dari ruang kerjanya, Rabu 18/02/2026.
Rapat yang berlangsung secara daring itu membahas perkembangan inflasi pekan kedua Februari, komoditas pemicu kenaikan harga, hingga dukungan pemerintah daerah terhadap program tiga juta rumah dan jaminan produk halal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, memimpin langsung rapat melalui Zoom Meeting. Ia memaparkan hasil pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Februari 2026.
Pemerintah mencatat 21 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 17 provinsi lainnya menunjukkan penurunan dibanding periode sebelumnya.
Dalam paparannya, Tomsi menegaskan dua komoditas utama yang mendorong kenaikan harga di sejumlah daerah, yakni cabai rawit dan daging ayam ras.
Kenaikan harga kedua komoditas itu dinilai konsisten memberi tekanan terhadap inflasi daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Selain isu inflasi, Kemendagri juga mensosialisasikan penyelenggaraan jaminan produk halal serta mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah.
Pemerintah pusat meminta kepala daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar program nasional berjalan efektif di daerah.
Sirajudin menyimak pemaparan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah. Ia didampingi Asisten Administrasi Umum, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Boltara.
Pemerintah kabupaten menyatakan siap menindaklanjuti arahan pusat, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Rakor pengendalian inflasi rutin digelar pemerintah pusat sebagai instrumen pengawasan harga di daerah.
Pemerintah berharap koordinasi intensif antara pusat dan daerah mampu menekan gejolak harga serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi awal 2026.
