Kontras.id, (Gorontalo) – DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penajaman strategis dan sinkronisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait prioritas program kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Senin 19/01/2026.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Zulfikar Y. Usira. Kegiatan ini turut dihadiri para anggota DPRD serta perwakilan OPD terkait.
Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD menegaskan bahwa sektor UMKM harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat.
“UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, perencanaan program dan penganggarannya harus benar-benar tepat sasaran dan terintegrasi,” ujar Zulfikar.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh program yang dirancang OPD selaras dengan kebijakan anggaran daerah dan kebutuhan riil pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo.
Menurut Zulfikar, sinkronisasi sejak tahap perencanaan akan meminimalisir tumpang tindih program sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pada APBD 2026.
“Kita ingin APBD tidak hanya habis dibelanjakan, tetapi memberi dampak nyata bagi pelaku UMKM, baik dari sisi peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, maupun pemasaran produk,” kata Zulfikar.
Lebih lanjut, Zulfikar menekankan agar OPD tidak bekerja secara parsial, melainkan membangun kolaborasi lintas sektor demi mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.
“Setiap OPD harus punya peran yang jelas dan saling menguatkan. UMKM tidak bisa berkembang jika hanya ditangani oleh satu dinas saja,” tegas Zulfikar.
Ia juga mendorong agar program UMKM yang disusun mampu menjawab tantangan zaman, termasuk digitalisasi usaha dan peningkatan daya saing produk lokal.
“Ke depan, UMKM Kabupaten Gorontalo harus naik kelas. Ini hanya bisa tercapai jika kebijakan anggaran kita disusun dengan visi yang sama,” tandas Zulfikar.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan APBD 2026 yang berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui sektor UMKM.
