Kontras.id, (Gorontalo) – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Provinsi Gorontalo kembali menjadi ruang refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana arah pembangunan daerah telah berjalan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, usai mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka HUT Provinsi Gorontalo, Jumat (5/12/2025).
Ridwan menuturkan bahwa seperempat abad perjalanan Gorontalo tidak hanya layak dirayakan, tetapi juga penting dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait efektivitas penggunaan anggaran dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.
Salah satu indikator yang ia soroti adalah peningkatan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kini mencapai Rp1,7 triliun dari sebelumnya sekitar Rp500 miliar pada masa awal pembentukan provinsi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
“Ukuran kemajuan itu sebenarnya terlihat dari pertumbuhan PAD dan PDRB, karena di sana indikator produktivitasnya. Banyak anggaran masuk ke Gorontalo, tetapi berapa yang benar-benar tinggal dan memberi dampak? Itu harus kita analisis,” tegas Ridwan.
Menurutnya, tantangan nyata pembangunan adalah memastikan pendapatan asli daerah terus meningkat, pertumbuhan ekonomi semakin inklusif, dan kesempatan kerja terbuka lebih luas bagi masyarakat. Hanya dengan cara itu, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang. Pendidikan, kata Ridwan, menjadi sektor yang harus terus ditingkatkan kualitas dan aksesibilitasnya.
“Kemajuan manusia itu ditentukan kualitas SDM-nya. Kita ingin melihat lapisan lulusan SMA hingga perguruan tinggi semakin tebal. Itu fondasi masa depan Gorontalo,” ujarnya.
Ridwan turut mengapresiasi arah kebijakan Pemerintah Provinsi yang memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas SDM. Ia berharap kemitraan antara DPRD dan Pemprov semakin solid untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
